JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan memediasi rakyat Papua menggelar dengar pendapat tentang implementasi 20 tahun Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua.
Hal itu dilakukan orang Papua sebagai subjek hukum tentang implementasi Otsus di tanah Papua untuk melihat keinginan rakyat Papua apakah menginginkan untuk melanjutkan Otsus atau menolak Otsus dan melaksanakan Referendum di West Papua.
Hal tersebut disampaikan Buchtar Tabuni, Ketua II Legislatif ULMWP kepada wartawan ketika ditemui di kediamannya di Kamwolker, Waena, Kota Jayapura, Kamis (10/9/2020).
Katanya, di akhir-akhir masa Otsus, Pemerintah Indonesia di dalam negeri (Kemendagri) mengintruksikan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melakukan evaluasi Otsus secara menyeluruh dan intruksi tersebut ditanggapi serius oleh Pansus DPR Papua dan MRP.
‘ULMWP telah mendengar wacana yang berkembang bahwa DRP Papua telah membentuk Pansus dan MRP berencana akan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan ada wacana ULMWP akan diundang dalam forum tersebut, sehingga dengan tegas kami sampaikan bahwa DPR Papua dan MRP tidak punya wewenang untuk mengelar forum tersebut. Biarkan rakyat Papua yang menggelar forum dengar pendapat melalui ULMWP tentang lanjut tidaknya Otsus itu,” tutur Tabuni.
Tabuni menjelaskan, MRP adalah produk dari Otsus yang saat ini sedang ditolak oleh rakyat Papua, sedangkan DPR Papua adalah lembaga politik negara Indonesia di West Papua yang menjalankan amanat UU Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Sehingga kepada seluruh organisasi pro Papua Merdeka yang berafiliasi dalam ULMWP dan seluruh rakyat West Papua dari 7 Wilayah adat untuk tidak terlibat dalam semua forum yang diggelar oleh DPR Papua dan MRP, dalam rangka evaluasi Otsus atau pun forum dengar pendapat lainnya,” tuturnya.
Sementara katanya, forum dengar pendapat yang dilaksanakan ULMWP akan mengundang DPR Papua, MRP, gubernur, dan perwakilan Pemerintah Indonesia di West Papua untuk mendengar langsung keinginan rakyat Papua. Sebab Otsus lahir karena aspirasi politik bangsa Papua untuk merdeka.
“Selama pemberlakuan Otsus 20 tahun di Papua, rakyat Papua pernah menyatakan tolak melalui lembaga negara Indonesia, seperti DPR Papua dan MRP (2005 dan 2010) namun aspirasi rakyat Papua tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari pemerintah Indonesia. Malah Otsus tetap dipaksakan jalan,” kata Tabuni.
Sejauh ini katanya, aspirasi rakyat Papua tentang penolakan Otsus belum ditanggapi oleh kaki tangan Pemerintah Indonesia di Papua. “Apakan Pemerintah Indonesia akan mendengar aspirasi rakyat Papua dan menjawab tuntutan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum?” tuturnya.
Oleh sebab itu, guna terakomodirnya aspirasi politik bangsa Papua dalam satu wadah representatif, ULMWP akan memperjuangkan hak politik tersebut dengan menggelar forum untuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua secara jujur, terbuka, adil dan bermartabat.
“Jadi ULMWP akan membuka ruang demokrasi bagi rakyat bangsa Papua, mengkonsolidasi aspirasi politik bangsa Papua dan mengakomodir aspirasi politik rakyat bangsa Papua,” tuturnya.
Sebelumnya, Matiu Murib, Ketua MRP belum lama ini mengatakan, MRP dan MRPB menetapkan agenda bersama untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) OAP tentang efektivitas pelaksanaan Otsus di tanah Papua, dan mengkomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri RI.
“Ini sebagai bagian dari mempersiapkan RDP dan Pleno Luar Biasa mengenai dua puluh tahun efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” jelas di Jakarta belum lama ini.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Elisa Sekenyap
