PartnersPartai Sayap Kanan Prancis Mendesak Warga Kaledonia Baru Untuk Tetap Bergabung Dengan...

Partai Sayap Kanan Prancis Mendesak Warga Kaledonia Baru Untuk Tetap Bergabung Dengan Prancis

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Partai – Partai sayap kanan Prancis menentang kemerdekaan Kaledonia Baru menjadi sebuah Negara merdeka. Hal itu disampaikan partai sayap kanan Prancis jelang 8 hari Referendum New Caledonia.

Reli Nasional meragukan kemampuan sebuah negara dengan 300.000 orang untuk melawan tetangga yang kuat yang akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan sumber daya alam dari Kaledonia Baru.

Pemimpinnya, Marine Le Pen, memperingatkan bahwa kemenangan pihak pro-kemerdekaan akan menimbulkan ketidakpastian akan bahaya, dan air mata.

Baca Juga:  Universitas Filipina Akan Menawarkan Kursus Keperawatan di Vanuatu

Dia mengatakan jika pihak anti-kemerdekaan menang, dia akan mengusulkan undang-undang baru untuk Kaledonia Baru pada tahun 2022 agar tetap menjadi bagian dari Prancis.

Awal pekan ini, Partai Republik juga mendesak para pemilih untuk menolak kemerdekaan, dengan mengatakan memisahkan nasib Kaledonia Baru dari Prancis akan menjadi kegagalan bagi keseluruhan rakyat Prancis.

Baca Juga:  Dari Magang Hingga Menjadi Petugas Sains Utama di Vanuatu Metservice

Pemimpin partai Christain Jacob mengatakan akan membantu menemukan masa depan Kaledonia Baru di dalam republik Prancis yang harus melindungi karakter Prancis di daerah itu.

Kaledonia Baru telah masuk dalam daftar dekolonisasi PBB sejak 1986.

Referendum yang akan dilakukan 4 Oktober 2020 adalah yang kedua dari tiga kemungkinan pemungutan suara di bawah Kesepakatan Noumea 1998, yang mengatur perpindahan kekuasaan secara bertahap dan tidak dapat diubah dari Paris ke Noumea.

Baca Juga:  Mantan Komisaris Tinggi yang Berbasis di Kaledonia Baru Ditunjuk Sebagai Kepala Staf Presiden Prancis

Dalam referendum pertama tahun 2018, lebih dari 56 persen memilih tetap untuk tidak merdeka sendiri.

Jika rakyat Kanaki kembali tidak memilih kemerdekaan, Kongres Kaledonia Baru dapat meminta referendum ketiga dalam dua tahun yang akan datang.

Sejauh ini, tidak ada jajak pendapat yang dipublikasikan dalam enam bulan terakhir. (*)

Terkini

Populer Minggu Ini:

Hilirisasi Industri di Indonesia: Untung atau Buntung bagi Papua?

0
Pertanyaan bagi pemimpin negara yang sedang mendorong hilirisasi: apakah kebijakan hilirisasi memberikan untung atau buntung (rugi) bagi Papua?. Jika kita berkaca dari pengalaman selama ini, hasil kekayaan alam dikeruk secara besar-besaran dari Tanah Papua, tetapi tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.