MOWANEMANI, SUARAPAPUA.com — Aspirasi dari para pencari kerja (pencaker) di kabupaten Dogiyai yang kecewa dengan pengumuman kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2018, telah diserahkan ke perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) di Jakarta.
Terdapat dua tuntutan yang disampaikan ke MenPAN-RB, Sabtu (12/9/2020) lalu.
Pertama, ketentuan penerimaan CPNS formasi tahun 2019 dan seterusnya harus 100 persen orang asli Papua (OAP) yang berasal dari kabupaten Dogiyai. Kecuali jurusan yang sama sekali tidak dimiliki putra-putri Kamuu dan Mapiha, bisa dilamar oleh OAP dari luar Dogiyai.
Kedua, pengusulan kuato penerimaan CPNS harus sesuai jumlah atau kebutuhan pencaker di kabupaten Dogiyai.
“Dua poin aspirasi itu dimuat dalam surat yang sudah kami serahkan di Jakarta,” kata Simon Petrus Pekei, Wakil Ketua I DPRD kabupaten Dogiyai.
Aspirasi tersebut diserahkan langsung pimpinan DPRD Dogiyai, didampingi beberapa anggota legislatif bersama pejabat daerah yang turut menyertai perjalanan ke Jakarta sesuai hasil koordinasi sebelumnya.
Sesuai aspirasi para pelamar, kata Simon, surat yang diterima perwakilan MenPAN-RB itu memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan pada penerimaan CPNS formasi selanjutnya.
“Kami melanjutkan aspirasi para pelamar yang tidak lulus pada formasi tahun 2019, dan atas kesepakatan antara penanggungjawab pendemo dengan pemerintah daerah usai aksi demonstrasi. Surat berisi tuntutan itu sudah diterima perwakilan MenPAN-RB,” jelasnya.
Kesepakatan antara koordinator pendemo yang tidak lulus dengan Bupati, Sekda, Kepala BKPSDM bersama DPRD, dilakukan di Mowanemani pada 10 Agustus 2020.
Sebagai wakil rakyat, ujar Simon, sudah merupakan kewajiban mutlak untuk menerima dan menindaklanjuti apapun aspirasi melalui mekanisme sah.
Agustinus Tebai, Ketua Komisi I DPRD kabupaten Dogiyai, menyatakan, pihak Legislatif tetap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan kerinduan rakyat, termasuk soal rekrutmen CPNS.
“DPRD dipilih oleh wakil rakyat, sehingga kami menindaklanjuti masalah CPNS yang diaspirasikan para pencaker. Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan tanggungjawab kami, tetap kami perjuangkan,” ujar Agus.
Respons dari perwakilan MenPAN-RB, kata dia, sangat baik. Meski diakui hampir semua daerah mengalami persoalan yang sama.
“Kami mendengar langsung arahan dari pihak MenPAN-RB, sehingga untuk formasi berikut itu urusan teknis pemerintah daerah,” katanya sembari menegaskan DPRD akan mengawal langsung pada saat proses seleksi CPNS selanjutnya.
Diketahui, pengumuman hasil kelulusan penerimaan CPNS formasi 2018 kabupaten Dogiyai disambut aksi demonstrasi di halaman kantor Badan Kepegawaian setempat, Senin (10/8/2020). Aksi para pelamar yang dinyatakan tidak lulus sempat ricuh.
Sehari sesudahnya, DPRD Dogiyai melalui Komisi I memfasilitasi koordinator pendemo untuk menyampaikan aspirasinya ke pihak Eksekutif yang dihadiri Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM dan Panitia Penerimaan CPNS 2018.
Dalam pertemuan itu, pihak Eksekutif menerima tuntutan para pelamar untuk selanjutnya diteruskan ke BKN dan KemenPAN-RB oleh satu tim dari Dogiyai.
Satu tim yang “terbang” ke Jakarta terdiri dari Bupati, Sekda, Kepala BKPSDM, kepala bidang Formasi, Ketua I DPRD, Ketua Komisi I bersama dua orang Anggota DPRD Dogiyai.
Pewarta: Markus You
