KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Hak Asasi Manusia (SPH) Sorong Raya menegaskan, otonomi khusus (Otsus) tidak perlu dilanjutkan karena bukan aspirasi rakyat Papua.
Yohanes Kossai, perwakilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menyatakan, aspirasi rakyat Papua dari dulu sampai hari ini adalah merdeka sebagai negara berdaulat.
Jikapun Otsus diberlakukan pemerintah sejak tahun 2001 sebagai tawaran politik, kata dia, terbukti gagal diimplementasikan dan selama ini banyak terjadi kasus HAM yang tidak pernah ditangani pemerintah Indonesia.
“Otsus begitu diterapkan sampai sekarang kami rakyat Papua hidup dalam penderitaan, penjajahan, pembunuhan, pemerkosaan, pembungkaman ruang demokrasi, sampai saat ini. Elit-elit politik dan oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat Papua sedang perjuangkan Otsus. Kami kutuk dengan tegas dan tolak upaya perpanjang Otsus di Tanah Papua. Lanjutkan Otsus sama artinya memperpanjang penderitaan dan penjajahan di Tanah Papua,” tegasnya saat orasi bebas di depan toko Thio, Kota Sorong, Kamis (10/12/2020).
Lebih lanjut dikemukakan, selama Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua diberlakukan, penjajahan dan pembunuhan menimpa rakyat Papua di segala aspek kehidupan. Karena itu, ia bersama massa aksi dengan tegas menolak Otsus dilanjutkan di Tanah Papua.
“Bukan Otsus dan lain-lain. Pemberian hak menentukan nasip sendiri bagi rakyat Papua adalah solusi terbaik hari ini,” ujar Yohanes.
Dampak tragis selama Otsus, diakui Fina Yewen, perwakilan aktivis perempuan muda Papua.
Dalam orasi Fina mengungkapkan, selama Papua dalam pangkuan Indonesia banyak perempuan Papua mengalami kekerasan militerisme, marginalisasi, pemerkosaan, pembunuhan, yang selalu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ia berharap pemerintah serius melihat persoalan kekerasan yang terus menerus menimpa perempuan Papua.
“Selama berada bersama Indonesia dan Otsus hadir di Papua, banyak kasus kekerasan terus dialami perempuan Papua. Kekerasan hadir dari sistem negara Indonesia. Banyak perempuan korban di rahim tanahnya sendiri. Jadi, Otsus itu jangan lanjut lagi,” ujar Fina.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Markus You
