JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Tolikara diwajibkan hadir dalam sidang untuk menyampaikan usulan program tahun anggaran 2021 dengan jelas dan tepat sasaran.
Penegasan ini dikemukakan Sonny Wanimbo, ketua DPRD kabupaten Tolikara, pada sidang paripurna III masa persidangan III yang dilaksanakan Jumat (15/1/2020) di aula kantor DPRD Tolikara.
“Seluruh OPD harus datang ajukan usulannya di forum resmi ini. Sampaikan kepada DPRD. Para pimpinan OPD harus hadir dan tidak boleh diwakilkan. Supaya kita bahas, perbaharui dan pastikan sama-sama. Kalau tidak hadir, kami tidak akan sidang. Terima kasih,” ujar Wanimbo pada pembukaan sidang paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten Tolikara tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021.
DPRD Tolikara periode 2019-2024 menurutnya tidak melanjutkan kebiasaan sebelumnya menggelar sidang buka tutup. Semua pimpinan OPD diminta hadir untuk mempresentasikan setiap program dan kegiatan yang diusulkan dan harus jelas apa yang mau dikerjakan selama satu tahun.
“Dulu mungkin sidangnya buka tutup. Sekarang tidak. Maaf, kami tidak akan pakai cara lama. Makanya semua pimpinan OPD harus hadir, sebab DPRD melihat di materi itu tidak ada lokasi pembangunan tetapi setiap dinas usul anggaran sekian-sekian. Karena itulah kita tegas bahwa OPD harus hadir selama pembahasan sidang,” ujarnya.
Dengan begitu ia berharap setiap usulan program yang disahkan bisa dilaksanakan di tengah masyarakat Tolikara.
“OPD banyak yang tidak pernah turun ke lapangan, hanya usul anggaran sekian-sekian. Mereka kelola data saja. Apa yang mau dibikin di wilayah pembangunan empat Dapil ini mereka tidak tahu, rata-rata semua OPD begitu. Padahal OPD itu kan ada untuk terjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” tutur Wanimbo.
Sesuai pengamatan DPRD di lapangan, imbuh dia, OPD terkesan tidak kreatif dalam membuat program pembangunan. Saat turun ke Bolakme, Kembu dan Kanggime, rakyat di sana menyampaikan banyak keluhan.
“Pembangunan itu sasaran dimana? Anggaran memang ada, tetapi OPD membuat usulan program pembangunan, lokasi pembangunan tidak dicantumkan dalam materi sidang, sehingga kami harap setiap OPD harus hadir dalam pembahasan,” tandasnya.
Wanimbo berharap kehadiran OPD sangat penting bagi DPRD agar bersama Eksekutif dibahas dan ditetapkan agar selama dua tahun pembangunannya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dua tahun ini Bupati sampaikan bahwa pembangunan jalan dan jembatan dengan tata kota, sehingga kita benar-benar mengkaji lalu dianggarkan. Jadi, harus jelas pembangunan apa, lokasi pembangunan dimana, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah di empat wilayah pembangunan. Kalau tidak, maka kami menilai OPD tidak mampu menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Kami bisa saja membuat laporan OPD diganti karena tidak mampu terjemahkan visi misi,” bebernya.
Penegasan ini mengingat Tolikara termasuk kabupaten dengan luas wilayah yang sangat besar dan pembangunannya belum merata. Dalam situasi begitu oknum pimpinan OPD tertentu lebih memilih tinggal di kota, baik Jayapura maupun Wamena.
“Hari-hari jalan ambil data. Pembangunan tidak ada. Tiba-tiba sidang baru OPD copy-paste materinya itu dari tahun lama punya dan bawa datang. Ini tidak bisa. Kami pasti tolak dalam pembahasan nanti. Karena kami semua anak-anak asli Tolikara dan DPRD punya hak pengawasan. Di DPRD ini ada keterwakilan semua Dapil, jadi kami akan jalankan pengawasan,” ujar Wanimbo.
Yan Wenda, ketua Fraksi Gabungan DPRD Tolikara menegaskan, rakyat saat ini sedang menunggu kerja nyata pemerintah daerah melalui setiap instansi dengan program dan kegiatan di lapangan.
Wenda juga mengajak pimpinan dan anggota DPRD terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai beban moril sekaligus wujud terimakasih atas pemberian suara pada Pemilu 2019.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You
