JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Intan Jaya usai dilantik hingga awal tahun 2021 memilih tinggal di kota besar dibanding hidup dengan rakyatnya yang sedang mengalami penderitaan akibat konflik berkepanjangan antara TNI/Polri dan TPNPB-OPM di Intan Jaya sejak tahun 2019 lalu.
Penilaian ini dikemukakan Oni Sani mewakili intelektual dan rakyat Intan Jaya yang mengalami penderitaan, Selasa (12/1/2021).
“Jabatan DPRD itu diberikan oleh rakyat Intan Jaya, hanya untuk 5 tahun, bukan jabatan yang didapatkan karena kemampuan akademik. Sangat disayangkan sikap 25 anggota DPRD yang tidak jelas, sejak dilantik hingga sekarang memasuki tahun 2021, mereka meninggalkan rakyat dan daerahnya yang terus terjadi konflik yang mengakibatkan rakyat menderita, menangis, mengungsi kemana-mana, kehilangan keluarganya, kampung halamannya. Di saat-saat begitu wakil rakyat kemana dan ada buat apa? Harusnya DPRD ada di Intan Jaya. Kehadiran mereka sangat penting bagi rakyat bisa tenang, nyaman,” tuturnya.
Oni minta DPRD Intan Jaya harus bisa buktikan untuk mengatasi apapun persoalannya. Sebab persoalan daerah selayaknya ditangani DPRD, bukan pihak lain.
“Kita tidak bisa hanya andalkan hamba Tuhan. Mereka sangat terbatas. Tidak ada kewenangan. Yang punya kekuatan besar adalah DPRD. Tetapi sikap DPRD tidak jelas, makanya semua masalah di Intan Jaya diambil alih oleh DPRP dan MRP. DPRD masih diam,” katanya dengan kesal.
Dari konflik yang terus terjadi diakui dampaknya dirasakan langsung warga sipil di Intan Jaya. Apalagi selama Legislatif maupun Eksekutif masih berkantor di luar Intan Jaya, konflik bersenjata akan sulit diatasi.
“TNI dan Polri juga TPNPB adalah manusia ketika diajak berbicara mereka bisa dengar. Tetapi selama ini yang terjadi adalah DPRD semua tidak tahu ada dimana. Kecuali Benyamin Weya hidup di tengah konflik, ada bersama rakyatnya. Benyamin merasakan apa yang dirasakan rakyatnya sejak dia dilantik sampai saat ini. 23 anggota DPRD yang lain ikut jejak bupati bersama jajarannya tinggalkan Intan Jaya, makanya dengan mudah TNI dan Polri tembak warga sipil, tinggal di lokasi masyarakat, dan masyarakat terus diintimidasi,” tutur Sani.
Karena itu ia berharap semua wakil rakyat kembali ke tempat tugas seperti Benyamin Weya yang masih eksis bersama rakyat Intan Jaya.
“DPRD jangan tinggalkan rakyat. Semua DPRD kalau ada di Intan Jaya, otomatis bupati bersama rombongan juga akan kembali kerja dari Sugapa dan roda pemerintahan bisa normal, rakyat mulai merasakan kedamaian,” ujarnya sembari berharap pada tahun 2021 pihak Eksekutif dan Legislatif tidak mengendalikan kabupaten Intan Jaya dari daerah lain.
Sani juga berharap kantor Bupati Intan Jaya yang bangunnya megah itu dibuka dan setiap OPD aktif bekerja dari Sugapa, melayani masyarakat dan menjamin situasi kembali normal.
“Kantor-kantor sudah dibangun mantap, tetapi tidak dimanfaatkan. Mereka kerja dari luar Intan Jaya. Seharusnya semua kerja dari Sugapa. Supaya kalau ada masalah, DPRD dan Bupati serta semua tokoh yang ada di sana duduk bicara dan selesaikan. Kalau ini tidak dilakukan, pasti konflik akan terus terjadi,” pungkasnya.
Sementara itu, Aza Mujijau, mahasiswa FISIP Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, mengatakan, semua anggota DPRD Intan Jaya selayaknya berada bersama rakyat di daerahnya bukan di luar Intan Jaya.
“DPRD itu warga Intan Jaya yang pilih, bukan oleh warga Nabire atau Timika. Ada di kabupaten lain itu salah besar. Dalam kondisi apapun DPRD harus ada di daerah. Meski suaranya dibungkam dan tidak hargai, namun demi rakyat mereka harus ada di daerahnya karena ada mereka rakyat akan rasa aman dalam beraktivitas sehari-harinya,” kata Aza.
DPRD Intan Jaya juga menurutnya tidak menjalankan tupoksi sebagai wakil rakyat.
“Satu tahun kemarin mereka tidak menjalankan tupoksinya. Mulai tahun 2021 sampai sisa waktu empat tahun, kami mahasiswa mau supaya DRPD harus ada di Intan Jaya bersama Bupati dan semua OPD jalankan roda pemerintahan di Sugapa,” tegasnya.
Pewarta: Yanuarius Weya
Editor: Markus You
