Pemkab Intan Jaya Diminta Sediakan Lokasi Perang Bagi TNI/Polri dan TPNPB

0
2019

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Benyamin Weya, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda), dari Dapil I meliputi distrik Sugapa dan Ugimba meminta agar pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyediakan lokasi perang antara pasukan TPNPB dan TNI-Polri.

Hal itu dikatakan Weya berkaitan dengan aksi saling serang yang belakangan ini terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

“Saya minta supaya pemerintah Intan Jaya siapkan lokasi perang, supaya TNI/Polri dan TPNPB perang di situ. Kan mereka sama-sama militer, sama-sama jantan, jadi alangkah baiknya bupati siapkan lapangan perang. Dan lapangan perang itu harus jauh dari tempat tinggal masyarakat, supaya masyarakat bisa tinggal tenang di kampungnya,” kata Weya kepada suarapapua.com di Jayapura, Selasa (22/1/2021).

Baca Juga:  Asosiasi Wartawan Papua Taruh Fondasi di Pra Raker Pertama

Menurutnya, sejak tahun 2019, TNI/Polri telah mengorbankan masyarakat sipil yang tidak terlibat dengan aksi saling serang tersebut.

“Tahun 2019 sampai sekarang ini kan belum ada batas-batas perang, makanya tembak sembarangan. Misalnya TNI-Polri tembak pendeta, beberapa pemuda, termasuk juga masyarakat sipil yang ditangkap dan disiksa, dibunuh, di teror, di intimasi, ambil uang masyarakat, termasuk ternak mereka.”

ads

“Ini kan bukan melindungi masyarakat, tetapi malah lawan mereka sebagai musuh. Ini hal yang tidak boleh dilakukan. Apa yang saya sampaikan ini benar karena awal perang sampai saat ini saya yang ada bersama masyarakat di sana,” tukasnya.

Pernyataan politisi itu didukung oleh Ferry Belau, Ketua Pusat Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Komisi Somatua).

Baca Juga:  Atasi Konflik Papua, JDP Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog

“Saya harap pemerintah sediakan lokasi perang untuk TNI/Polri dan TPNPB. Biar masyarakat beraktivitas bebas, tidak trauma. Bisa ke hutan, ke kebun. Harus ada lokasi perang yang disediakan pemerintah, di mana lokasinya harus jauh dari kampung tempat tinggal masyarakat,” ungkap Ferry.

Feery mendukung hal tersebut agar pemerintah dan DPRD bekerja dan menetap di Intan Jaya.

“Sekarang PT. Blok B Wabu masuk operasi di Intan Jaya. PT. Blok B Wabu itu di dalamnya banyak anak perusahaan, jadi mereka akan betul-betul telanjangi Intan Jaya. Ambil semua hasil kekayaan alam di sana, mulai dari dalam perut tanah sampai luar tanah. Makanya mereka naik kerja dan tolak semua ini.”

Baca Juga:  Velix Vernando Wanggai Pimpin Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua

Ia juga menyayangkan tindakan perusahaan-perusahaan besar yang nekatnya melakukan ekplorasi di tanah Migani yang struktur tanahnya tidak kuat. Mudah sekali mengalami banjir atau tanah longsor.

“Ya dan tidak pemerintah dan DPRD harus tolak perusahaan-perusahaan yang akan masuk di sana. Sebab tanah di sana itu kalau ada gusuran alat berat sering longsor dan banjir besar. Paling bahaya itu limbah perusahaan. Intan Jaya itu daerah kecil. Kepala air sampai muara ada orang dan aktivitas kebunnya di situ, jadi paling berbahaya.”

 

Pewarata: Yanuarius Weya

Editor: Elisa Sekenyap

Artikel sebelumnyaSeorang Warga Kota Jayapura Mengaku Dianiaya Tiga Oknum Anggota Polisi
Artikel berikutnyaSpanduk Siluman Bertuliskan, Bapak Gubernur, Otsus Papua Dipakai Buat Apa?