SORONG, SUARAPAPUA.com — Solidaritas Rakyat Papua Kota Sorong Peduli Perempuan Papua (SRPSP3) menggelar mimbar bebas memperingati hari Internasional Women’s Day (hari perempuan sedunia) di depan lampu merah Elin Kota Sorong, Papua Barat, Senin (8/3/2021).
Jenner Naa, Korlap aksi dalam siaran pers kepada wartawan menjelaskan, di era kepemimpinan presiden Jokowi, penindasan terhadap kaum perempuan semakin masif dan terstruktur sebab rezim saat ini lebih pro terhadap pemodal sebagai dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia.
“Diskriminasi terhadap perempuan Papua semakin kuat terutama perempuan Papua di bidang ekonomi,” jelas Naa.
Dia juga mengungkapkan kondisi selama ini perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak punya hak sama seperti kaum laki-laki.
“Pada hari perempuan sedunia ini kami ingin membela dan mengangkat hak-hak kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan karena penindasan yang sering terjadi terhadap perempuan dikarenakan lemahnya wawasan perempuan,” katanya.
Hal senada disampaikan Maikel Wafom, salah satu massa aksi kepada suarapapua.com.
Wafom mengatakan, perempuan Papua hingga saat ini masih banyak yang berjualan di pinggir jalan, masih menjadi tulang punggung keluarga dan KDRT terhadap perempuan juga masih tinggi.
“Perempuan dihadapkan pada kondisi yang dilematis, di saat yang sama pemerintah juga lalai dan gagal dalam memberdayakan perempuan Papua di bidang ekonomi. Padahal mereka adalah kunci utama ekonomi keluarga,” katanya.
Tampak dalam aksi tersebut para aktivis saling bergantian berorasi serta massa aksi juga membawa spanduk dan poster yang bertuliskan “Perempuan bangkit, menggugat dan melawan”. Massa juga teriak menolak Otonomi Khusus (Otsus) dan segala bentuk pemekaran di Tanah Papua.
Berikut 17 pernyataan sikap SRPSP3 yang dibacakan oleh Elis Fandan:
- Hentikan diskriminasi terhadap perempuan Papua.
- Hentikan kekerasan militer terhadap perempuan Papua.
- Hentikan eksploitasi perempuan oleh investasi.
- Stop perdagangan perempuan.
- Perempuan Papua tolak Otsus dan segera buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua.
- Menolak rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh Tanah Papua.
- Tutup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kabupaten Sorong.
- Tarik militer dari Tanah Papua.
- Hentikan operasi militer di Nduga dan Intan Jaya.
- Hentikan ilegal loging dan kelapa sawit di Tanah Papua.
- Tutup semua perusahaan asing (PT Freeport, LNG dan lain-lain) di Tanah Papua.
- Tolak Blok Wabu di Intan Jaya.
- Berikan kebebasan kepada wartawan internasional untuk meliput secara bebas di Tanah Papua dan negara harus menjamin kebebasan pers berjalan dengan baik di Tanah Papua
- Berikan hak penentuan nasib sendiri.
- Mengutuk kudeta militer Myanmar.
- Hentikan penangkapan terhadap massa unjuk rasa.
- Bebaskan para tahanan politik tanpa syarat.
Aksi yang juga dikawal pihak aparat keamanan berlangsung aman. Usai menyampaikan aspirasi, massa aksi membubarkan diri dengan sendirinya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Arnold Belau
