JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Jayawijaya kota studi Jayapura menilai bupati kabupaten Jayawijaya John R Banua otoriter dalam menjalankan roda pemerintahan di Wamena karena hingga memasuki tahun ketiga belum melantik para OPD sebagai kepala dinas definitif yang berdampak pada tidak ada pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Albert Kalolik ketua Himpinan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) kota studi Jayapura bersama perwakilan mahasiswa dari 40 distrik di kota Wamena. Kamis, (12/3/2021).
Mahasiswa Jayawijaya mengatakan bupati Banua melakukan pembodohan terhadap orang asli Jayawijaya dengan tidak melantik para putra daerah menjadi pejabat definitif yang sudah terpilih.
“Kami kesal karenabupati abaikan SDM Jayawijaya, kami lihat banyak pembangunan selama 3 tahun semua gagal (tidak berjalan) dan belum ada pelantikan bagi OPD yang ada mereka semua menjabat Plt, sehingga berdampak ke banyak masyarakat,” kata Kalolik, dari asrama Nayak II, Tanah Hitam, Abepura.
Mahasiswa Jayawijaya sebagai agen kontrol sosial pembangunan di Wamena meminta bupati Jayawijaya secapatnya melantik mereka tanpa alasan yang jelas dan mahasiswa menilai bupati meragukan anak asli daerah.
“Kami menuntut bupati segera lantik Pimpinan OPD yang ada, bila tidak kami akan gelar kajian ilmiah dan akan menuntut, dengan aksi, karena sudah tiga tahun belum juga ada pelantikan, seperti Sekda hampir semua belum di lantik dan mereka belum punya hak untuk alokasi dana sendiri semua di alihkan satu pintu oleh bupati,” katanya.
Bahkan dalam pengambilan kebijalan strategi Plt ini membuat bupati seenaknya mengelola anggaran, sementara SKPD terkait yang merangkum aspirasi masyarakat tidak bisa terlaksana hingga berdampak ke kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
“Semua dikendalikan bupati, SKPD yang Plt tidak memiliki kewenangan sehingga kita lihat masyarakat sangat kena dampaknya, sementara ini kami lihat SKPD, OPD d dalam semua dijabat orangnya bupati jadi di atur semuanya,” katanya.
Hengky Hilapok, Ketua Bidang Pendidikan Penalaran HMPJ mengatakan mahasiswa Jayawijaya menyayangkan sikap para senior, aktivis, dan intelektual Jayawijaya tidak kritisi persoalan kondisi yang terjadi di Jayawijaya, seakan semua sudah ditutup mulutnya oleh pengambil kebijakan.
“Kami lihat banyak juga senior dan aktivis di Jayawijaya semua suda di suap, jadi tidak ada orang mau mengatakan hal kebenaran, mereka takut,” katanya.
Bahkan menurutnya, dengan belum adanya pelantikan OPD sehingga para kepala dinas (Plt) belum bisa ambil kebijakan dalam menjalankan tugas pokok sebagai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan.
“Kami dari mahasiswa dri 40 distrik dari Jayawijaya, melihat banyak pasar-pasar tidak memberikan income bagi Mama – Mama kami, banyak dampak, infrastruktur jalan tidak terbangun, dan ini kami lihat ini ada kepentingan Bupati untuk kepentingan besok maju lagi, sehingga pejabat semua masih Plt,” katanya.
Dari kebijakan yang di buat oleh bupati Jayawijaya Jhon Banua dengan kepentingan pilkada untuk maju periode kedua, bupati juga buat Perbup yang mengatur satu jalur uang masuk dan keluar agar muda di kontrol demi kepentingannya.
“Ini saya dengar akibat satu jalur. Sekarang sudah tiga tahun lebih tidak di lantik Kepala Dinas Definitif tapi kami nilai ini sudah mematikan figur kader anak asli daerah, ini juga berdampak kepada perputaran uang karena selama ini perputaran uang hanya dari kabupaten tetangga,” katanya.
Pewarta : Agus Pabika
Editor: Arnold Belau
