JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Sektor Jember, Jawa Timur menyatakan, kehadiran pihak Freeport Sulphur Company Langbourne William pada Juni 1966 di Jakarta adalah awal malapetaka tanah Amungsa, tanah Papua ke tangan Kapitalis global, Amerika.
Oleh sebab itu, AMP menegaskan agar PT. Freeport Indonesia segera di tutup dari eksplorasinya dari tanah Papua, dan hentikan perpanjangan Otsus. Berikanlah hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa West Papua.
Penegasan itu disampaikan Mindiles Kogoya, Koordinator aksi Aliansi Mahasiswa Papua Sektor Jember, Jawa Tengah di Kontrakan Melanesia kepada suarapapua.com, Rabu (7/4/2021).
“Keberadaan Indonesia di tanah Papua adalah ilegal. Tarik militer organik maupun non organik dari tanah Papua. Tutup PT. Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan multi nasional dan internasional yang beroperasi di tanah Papua. Mengutuk keras segelintir elit politik Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua minta Otsus dilanjutkan dan pemekaran Provinsi dan kabupaten di tanah Papua,” tukas Kogoya.
Berikut pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua sektor Jember di Jawa Tengah.
- Indonesia adalah pelaku pelanggaran HAM berat di atas tanah Papua. Hentikan diskriminasi terhadap aktivis kemanusiaan di tanah Papua.
- Segera membuka akses pekerja kemanusiaan asing dan jurnalis nasional maupun internasional ke tanah Papua.
- Hentikan segera operasi militer di seluruh teritori west Papua dan mendukung petisi rakyat Papua (PRP) untuk menolak Otsus. Termasuk tolak pemekaran daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kota-kabupaten.
- Menteri dalam Negeri Indonesia dan Menteri Pertahanan agar segera hentikan upaya revisi UU Otsus 2001.
- Stop rasis terhadap rakyat bangsa West Papua. Mengutuk keras terhadap aktor-aktor berita dan informasi propaganda dan hoax.
- TNI dan Polri hentikan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di seluruh Indonesia. Indonesia segera mengadakan mekanisme referendum bagi rakyat bangsa West Papua. Indonesia, Amerika, Belanda dan PBB harus bertanggungjawab terkait situasi krisis kemanusiaan di atas tanah Papua. Berikan hak penentuan nasib sendiri terhadap rakyat bangsa West Papua.
Pewarta: Elisa Sekenyap
