BeritaMahasiswa Papua Ingatkan Presiden Jokowi Stop Usir Pemilik Tanah Adat

Mahasiswa Papua Ingatkan Presiden Jokowi Stop Usir Pemilik Tanah Adat

SORONG, SUARAPAPUA.com — Paris Kegakoto, perwakilan mahasiswa asal pegunungan tengah Papua di Kota Sorong, provinsi Papua Barat, mendesak Presiden Joko Widodo segera menarik pasukan militer Indonesia dari wilayah pegunungan tengah Papua, terutama Nduga, Mimika, Intan Jaya, dan kabupaten Puncak.

“Perang di pegunungan tengah bukan karena persoalan Papua merdeka, tetapi pemerintah Indonesia ingin merebut paksa kekayaan alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat di sana,” ujar Paris Kegakoto dalam aksi mimbar bebas di seputaran lampu merah Maranatha Remu, Kota Sorong, Jumat (21/5/2021.

Baca Juga:  Gangguan Teknis Berulang Kali, KPU Tambrauw Komitmen Pleno Selesai Tepat Waktu

Ia menilai rencana pemerintah untuk membuka Blok Wabu di Intan Jaya adalah faktor utama berlanjutnya konflik bersenjata antara TNI Polri dan TPNPB.

“Presiden Jokowi stop bunuh kami. Jangan usir kami dari tanah adat kami. Banyak masyarakat sipil dari Intan Jaya, Nduga, Puncak, Mimika, dan beberapa daerah lainnya sudah korban. Mereka hidup menderita, mengungsi meninggalkan tanah adatnya,” tutur Kegakoto.

Baca Juga:  Satgas ODC Tembak Dua Pasukan Elit TPNPB di Yahukimo

Akibat konflik senjata antara TNI Polri dan TPNPB di beberapa daerah di kawasan pegunungan tengah Papua, kata Paris, menyebabkan masyarakat pribumi meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi ke Nabire dan Timika.

Hal ini dipertegas Elko Kossay, mahasiswa asal Yalimo, yang mencatat sejak pekan pertama Desember 2018 masyarakat sipil dari kabupaten Nduga mengungsi akibat takut terhadap militer Indonesia.

“Pengungsi Nduga sudah tiga tahun ini tinggalkan tanah air mereka karena takut terhadap pasukan militer Indonesia yang diterjunkan dan selalu mengintimidasi, teror bahkan tembak mati dengan senjata,” ujar Elko.

Baca Juga:  Seorang Fotografer Asal Rusia Ditangkap Apkam di Paniai

Karena itu, mahasiswa Papua, menurutnya, mendesak Presiden Jokowi segera tarik pasukan militer dari Tanah Papua dan selesaikan persoalan Papua sesuai mekanisme internasional.

“Presiden Jokowi harus segera hentikan operasi militer. Tarik kembali semua pasukan militer organik maupun non organik dari wilayah pegunungan tengah dan Papua umumnya,” ujar Kossay.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

0
“Amar Putusan: Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 tahun kurungan,” begitu ditulis di laman resmi Mahkamah Agung.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.