BeritaWakil Rektor III Unimuda Sorong Diminta Tanggalkan Jabatan

Wakil Rektor III Unimuda Sorong Diminta Tanggalkan Jabatan

AIMAS, SUARAPAPUA.com — Puluhan mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong mendesak wakil rektor III segera mundur dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan para mahasiswa dalam aksi damai di kampus Unimuda Sorong, Jumat (11/6/2021). Aksi itu sendiri digencarkan sejak dua hari sebelumnya, 9 Juni 2021 menanggapi cacatnya pemilihan presiden mahasiswa (Presma) Unimuda lantaran diduga diintervensi wakil rektor III.

“Wakil rektor tiga harus segera diganti,” ujar Daud Kareth, koordinator aksi damai mahasiswa Unimuda Sorong, Sabtu (12/6/2021).

Daud menyatakan, aksi mahasiswa mendesak pembantu rektor III Unimuda segera mundur dari jabatan karena dianggap gagal menjalankan tugasnya serta tidak mampu menyelesaikan polemik yang terjadi saat pemilihan Presma Unimuda.

Baca Juga:  Desak Pelaku Diadili, PMKRI Sorong Minta Panglima TNI Copot Pangdam Cenderawasih

“Poin tuntutan kami mahasiswa sangat jelas, harus ada pemilihan Presma ulang. Wakil rektor tiga telah mengeluarkan maklumat bahwa proses pemilihan sah dan proses perhitungan tetap dilanjutkan tanpa mempertimbangkan aspirasi dari mahasiswa. Artinya kami mahasiswa Papua tidak dihargai, padahal ini hak kami selaku mahasiswa. Untuk itu, dengan segala hormat, kami meminta rektor Unimuda Sorong segera melakukan pergantian wakil rektor tiga,” ujarnya mengungkapkan alasan.

Bakar ban sebagai bagian dari aksi protes mahasiswa Unimuda Sorong yang menuntut pemilihan ulang Presma lantaran telah diintervensi wakil rektor III Unimuda. (Reiner Brabar – SP)

Daud mengaku poin-poin tuntutan dari mahasiswa tidak dipertimbangkan lebih dulu, pembantu rektor III justru langsung mengambil keputusan sepihak untuk mengeluarkan maklumat tentang pemilihan Presma sah.

Baca Juga:  Panglima TNI dan Negara Diminta Bertanggung Jawab Atas Penembakan Dua Anak di Intan Jaya

“Biarpun masalah Presma selesai ataupun tidak, kami akan terus bersuara dan melawan sampai wakil rektor tiga benar-benar diganti,” ujarnya.

Mahasiswa bahkan mengancam akan terus bersuara dengan cara melanjutkan aksi-aksi yang lebih besar lagi untuk mendesak rektor Unimuda Sorong mencopot jabatan wakil rektor III.

Puluhan mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong mendesak wakil rektor III Unimuda segera dicopot jabatannya karena mereka mengklaim telah mengintervensi proses pemilihan pengurus BEM Unimuda. (Reiner Brabar – SP)

Sementara itu, Manfred Kosamah mengaku berang terhadap tindakan wakil rektor III Unimuda.

Manfred menuding wakil rektor III mengintervensi pemilihan Presma yang merugikan dirinya sebagai salah satu calon wakil Presma mewakili mahasiswa Papua.

“Seharusnya wakil rektor tiga netral. Beliau itu bapak bagi kami seluruh mahasiswa yang ada di kampus Unimuda. Tindakan beliau membentuk KPUR secara sepihak itu sangat tidak terpuji. Makanya wakil rektor tiga harus diganti secepatnya karena sudah halangi mahasiswa Papua berkembang melalui organisasi kampus,” kata Kosamah.

Baca Juga:  AJI, PWI, AWP dan Advokat Kecam Tindakan Polisi Terhadap Empat Jurnalis di Nabire
Bakar ban sebagai bagian dari aksi protes mahasiswa Unimuda Sorong yang menuntut pemilihan ulang Presma lantaran telah diintervensi wakil rektor III Unimuda. (Reiner Brabar – SP)

Ia menilai tujuan luhur kehadiran Unimuda memajukan sumber daya manusia (SDM) di wilayah Sorong Raya dicederai ulah oknum dosen dengan keputusan sepihak menghalangi mahasiswa asli Papua berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan.

Aksi protes selama tiga hari pasca pemilihan Presma menuntut Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) diganti untuk menggelar pemilihan ulang tanpa diintervensi pihak kampus Unimuda.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.