JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Rencananya mulai awal Agustus 2021, pemerintah provinsi Papua akan memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat menyusul kian meningkatnya angka kasus Covid-19 di provinsi Papua.
Belum ada keputusan final, apakah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau lockdown selama sebulan, 1 – 31 Agustus 2021.
Welliam R Manderi, ketua harian Satgas Pengendalian dan Pencegahan Covid-19 provinsi Papua, kepada wartawan di Kota Jayapura, Senin (26/7/2021) kemarin, mengatakan, kebijakan strategis harus diambil mengingat fakta lajunya jumlah kasus Covid-19 di beberapa daerah di provinsi Papua selama beberapa waktu terakhir.
“Perkembangan Covid-19 sudah tingkat mengkhawatirkan. Tentu pemerintah daerah segera sikapi itu, paling tidak dengan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Dan, itu akan diberlakukan. Tetapi belum final, karena sementara masih dibahas,” kata Manderi.
Setelah ada keputusan final, imbuhnya, akan diumumkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Rencana lockdown selama sebulan itu sempat mengemuka dalam pertemuan Gubernur Lukas Enembe bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Rabu (21/7/2021) lalu.
Doren Wakerkwa, pelaksana harian (Plh) Sekda yang juga Asisten I Setda Papua, usai pertemuan tersebut, mengaku ada rencana pemerintah provinsi Papua memberlakukan lockdown selama 28 hari sejak awal Agustus mendatang.
Kebijakan penutupan akses keluar masuk Papua itu menurutnya akan diberlakukan mengingat semakin hari semakin naik angka kasus Covid-19 dan penyebarannya cukup laju hingga ke seantero Papua.
Untuk mengantisipasi kian melonjaknya kasus Covid-19 di Papua, terutama jelang pelaksanaan PON XX dan Peparnas, kata Doren, perlu diambil kebijakan strategis.
“Pemerintah ambil langkah antisipasi. Sambil kita menerapkan lockdown, pemerintah bersama Forkopimda, bupati dan walikota se-provinsi Papua harus laksanakan vaksinasi,” ujar Doren.
Mendagri Larang?
Rencana lockdown tersebut ditentang Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Tito bahkan kabarnya telah menghubungi langsung Gubernur Lukas Enembe.
Menurut Mendagri, tidak semua kabupaten/kota di Papua masuk zona merah Covid-19. Karena itu, rencana lockdown perlu dikaji kembali.
“Berdasarkan instruksi menteri dalam negeri, terdapat tiga daerah di Papua yang harus menjalankan PPKM level 4, yaitu Kota Jayapura, Mimika, dan Merauke. Sedangkan ada sejumlah daerah yang masuk ke level 3, termasuk Kabupaten Jayapura yang nanti akan menjadi venue PON XX,” kata Tito dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7/2021).
Saat berkomunikasi dengan Gubernur Papua, kata Mendagri, istilah PPKM level 4 dan level 3 tepat diterapkan, bukan lockdown. Sebab, menurutnya, jika dalam kebijakan menggunakan kata lockdown akan membingungkan masyarakat setempat.
Angka Kematian Meningkat
Robby Kayame, kepala Dinas Kesehatan provinsi Papua, mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir angka kematian akibat Covid-19 terus meningkat sangat cepat. Menurutnya, di Kota Jayapura, tiap hari ada lima bahkan 15 orang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.
“Rata-rata sekarang lima sampai 15 orang di Kota Jayapura kita kubur tiap hari ini. Belum lagi kabupaten lain di provinsi Papua. Itu artinya, angka kasus Covid-19 di Papua meningkat sangat cepat, angka kematian terus meningkat,” bebernya dalam diskusi virtual bertajuk “Mencari jawaban atas pertanyaan seputar vaksin Covid-19”, yang difasilitasi Redaksi jubi.co.id bersama Sinode Gereja Kingmi Tanah Papua, Sabtu (24/7/2021) siang.
Kayame menyebutkan angka positif Covid-19 di provinsi Papua secara keseluruhan mencapai 31.601 kasus per Sabtu (24/7/2021). Jumlah kematian 704 orang. Sedangkan temuan kasus baru per hari mencapai 150 hingga 400 kasus.
Sebagai langkah antisipasi, kata Kayame, warga perlu divaksinasi.
“Hampir 80 persen yang positif Covid-19 itu mereka yang belum divaksinasi, dan yang meninggal hampir 70 persen akibat belum vaksinasi,” urainya.
Pemerintah provinsi maupun kabupaten melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terus bekerja untuk melawan pandemi Covid-19 dengan memberi pelayanan terbaik bagi seluruh warga terutama yang terpapar virus mematikan itu.
Berbagai upaya yang digencarkan di tengah meningkatnya angka positif Covid-19, menurutnya, diperhadapkan dengan berbagai kendala. Selain jumlah tenaga medis berkurang karena beberapa diantaranya terpapar, juga soal fasilitas. Salah satunya, stok oksigen di rumah sakit kian menipis.
“Kami akui bahwa capaian vaksinasi di provinsi Papua masih sangat rendah,” kata mantan kepala Dinas Kesehatan Paniai ini.
Berdasarkan data yang dilaporkan dari daerah, kata Robby, saat ini Covid-19 sudah menyebar hingga ke seluruh Papua. Merajalelanya virus Corona merupakan ancaman bagi oranga Papua.
Selain vaksinasi, ia minta semua orang bertanggungjawab terhadap mewabahnya Covid-19 di seluruh Tanah Papua.
“Orang Papua wajib patuhi protokol kesehatan, antara lain harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tak keluar rumah kalau tidak ada urusan. Tinggal di rumah saja,” tegas Kayame.
Dianggap kematian massal sudah di depan mata, ia juga minta semua pihak ikut terlibat membantu tenaga kesehatan di Papua untuk saling menyelamatkan sesama dari ancaman Covid-19.
REDAKSI
