NABIRE, SURAPAPUA.com — Mengatasi kesulitan masyarakat perkampungan, pesisir pantai dan kepulauan memasarkan hasil usaha maupun bepergian ke sekolah, pemerintah provinsi diharapkan memberi subsidi biaya transportasi, baik darat, udara maupun laut.
Harapan itu dikemukakan Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Poksus DPRP) saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Otsus DPRP dalam sidang paripurna DPRP, Kamis (22/7/2021) merespons keluhan rakyat Papua.
“Kami berpandangan bahwa pembayaran subsidi melalui APBD sangatlah penting dianggarkan oleh pemerintah provinsi Papua. Perhatian diarahkan untuk subsidi dengan maskapai penerbangan, kapal laut maupun penyediaan bis DAMRI,” ujar Yohanis Luis Ronsumbre, sekretaris Poksus DPRP membacakan pemandangan umum Fraksi Otsus DPRP.
Subsidi biaya transportasi, kata Ronsumbre, bisa dilakukan dengan maskapai penerbangan swasta yang selama ini melayani hingga ke kampung-kampung seluruh Papua. Antara lain pesawat AMA dan MAF.
“Kalau itu ada, tentunya bukan saja masyarakat yang terbantu, tetap juga bagi dokter terbang dan tenaga medis yang memudahkan dalam menjangkau kampung-kampung, juga guru, pegawai pemerintahan tidak kesulitan dengan transportasi,” tuturnya.
Selain itu, imbuh dia, subsidi Bis DAMRI untuk transportasi darat dan kapal ASDP untuk transportasi laut menjangkau pesisir pantai dan kepulauan.
“Pembayaran subsidi transportasi sangatlah penting dianggarkan oleh pemerintah provinsi Papua agar dapat membantu masyarakat Papua yang ada di kampung-kampung serta subsidi untuk Bis DAMRI untuk membantu anak anak sekolah di kota-kota, maupun subsidi kepada ASDP untuk melayani masyarakat di pesisir pantai dan pulau-pulau,” beber Ronsumbre.
Khusus subsidi Bis DAMRI, kata dia, sangat penting untuk beroperasi seperti di Kota Jayapura, Merauke, Keerom, Jayapura, Serui, Biak, Nabire, dan Mimika.
John NR Gobai, ketua Poksus DPRP, mengingatkan keberpihakan pemerintah harus nyata dengan salah satunya memberi kemudahan sarana transportasi agar masyarakat terlayani tanpa biaya besar.
“Memberi kemudahan bagi masyarakat menggunakan pesawat, kapal laut dan bis DAMRI, perlu dipikirkan dalam penganggaran tiap tahun. Pemerintah provinsi harus menganggarkan subsidi untuk transportasi demi kepentingan masyarakat,” kata Gobai.
Alasan Poksus DPRP meminta Pemprov Papua memberi subsidi transportasi perintis di Papua, karena pemerintah pusat dalam memberikan bantuan tak memperhitungkan berbagai faktor riil di setiap daerah.
“Papua sangat luas dan medannya bergunung-gunung, juga rawa yang luas dan banyak mendiami di pulau-pulau. Mereka memerlukan sarana transportasi yang memadai untuk menjangkau perkotaan dan pusat pemerintahan,” tandasnya.
Poksus DPRP beranggotakan 14 orang dari lima wilayah adat. Wakil rakyat melalui mekanisme pengangkatan dengan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus itu dilantik dalam sidang paripurna pada Jumat (16/4/2021). Bersamaan tiga anggota DPRP pergantian antara waktu (PAW) dari partai politik.
REDAKSI
