PANIAI, SUARAPAPUA.com — 106 dari 2016 kepala kampung di kabupaten Paniai yang dicopot jabatannya oleh bupati Meki Nawipa kembali melakukan aksi demo damai selama dua hari berturut, dari Rabu (18/8/2021) hingga Kamis (19/8/2021).
Aksi tersebut dilakukan dengan tujuan mempertanyakan alasan jabatan dicopot. Mereka mempertanyakannya dengan melakukan aksi di kantor Bank Papua cabang Enarotali di Enarotali, Paniai.
Selain menyampaikan aspirasi, para kepala kampung tersebut mendirikan tenda dan membuat tungku api tepat di samping kantor bank Papua.
“Kami buat tenda dan tungku api ini, mau kasih tahu ke bupati, kami masih hidup. Tidak bisa enak-enak ganti kami. Kecuali kami 106 kepala meninggal boleh, itu baru bisa,” teriak Alfons Keiya, kepala kampung Epabutu, distrik Muye, dengan nada suara keras, pada Kamis (19/8/2021), di hari aksi kedua.
Keiya menyebut sesuai amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menjelaskan dengan sangat jelas semua aturan tentang pemerintahan desa. Dari tata tertib, kewenangan, hak dan kewajiban serta pergantian kepala kampung.
“Kalau bupati belum mengerti, baca. Jangan bergerak buta-buta. Ini bukti kalau bupati tidak menghargai negara yang kasih makan dia. Karena undang-undang negara yang buat, bupati harus tundu dan hargai,” tekannya.
Pihaknya mempertanyakan bupati soal jabatan mereka dicopot karena telah menyalahgunakan dana desa.
“Kalau benar, kenapa bupati dari kemarin kami demo sampai sekarang tidak datang jelaskan alasan kami dicopot karena korupsi dana desa. Datang jelaskan depan masyarakat yang lagi nonton demo kami ini. Supaya masyarakat tahu siapa yang benar, bupati atau kami. Bupati jangan bicara tidak-tidak tanpa bukti dari jauh lewat media saja,” tekannya lagi.
Akulian Egupa, kepala kampung Todia Aiyaikebo, distrik Siriwo, menambahkan selama bupati tidak menjelaskan alasan pencopotan jabatan, mereka akan terus melakukan aksi demo damai.
“Selama bupati tidak jelaskan alasan ke kami, dana desa tidak boleh dicairkan. Kami akan demo terus di bank Papua sini,” sambung Egupa dengan nada keras.
Dia mengaku mereka melakukan demo di kantor bank Papua, karena setiap aspirasi yang disampaikan di kantor DPRD tidak pernah ada hasil didapat.
“Terakhir kami demo di kantor DPRD hari Senin kemarin tanggal 16. Tapi pemerintah baik dinas DPMK dan bupati tidak mau ketemu kami. Jadi untuk demo, mulai dari sekarang keatas kami akan bikin disini saja. Pokoknya dana desa tidak boleh dicairkan sebelum masalah ini selesai,” ujarnya tegas.
Dari pantauan suarapapua.com, aksi demo dikawal aparat keamanan kepolisian dari Polsek Paniai Timur. Sebagian aparat berjaga di luar kantor bank Papua dan sebagai dalam di pintu gerbang masuk. Aksi sendiri berjalan aman hingga malam.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
