WAMENA, SUARAPAPUA.com — Bupati Tolikara Usman Wanimbo diwakili Sekda Tolikara Ir. Palangsong Latuconsina dan Ketua I DPRD Tolikara, Yohan Wanimbo membuka kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pembagunan Daerah Tahun 2021.
Monitoring, Evaluasi Laporan Pembagunan yang digelar sehari itu diikuti pimpinan OPD bersama staf di aula Kantor Bappeda Igari, selasa (28/9/2021).
Sekda Tolikara, Ir. Palangsong latuconsina dalam arahannya megatakan sistem kerja pemerintah saat ini e-word and e-banesmanst, di mana pihaknya diharapkan menyampaikan laporan tepat waktu, dan sesuai fakta lapangan. Maka akan diperhitungkan pada tahun-tahun yang akan mendatang.
Katanya, penyampaian laporan ini berkaitan dengan sistem pemeriksaan secara berkala, sehingga dokumentasi menjadi penting dan titik koordinat juga sangat penting untuk menyusun laporan dengan sistem e-monev.
“Saat ini laporan keuagan dan aset kita masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian, ke depan kita berusaha tingkatkan naik di opini wajar tanpa pengecualian WTP,” tukasnya Sekda Latuconsina.
Ia berharap para pimpinan OPD bersama staf bekerja tingkatkan kualitas kerja dengan terapkan disiplin kerja tinggi.
“Saat ini kita dihadapkan pada Kasben penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan APBD perubahan, serta APBD Tahun 2022. Karenanya pimpinan OPD bersama staf bekerja dengan penuh semangat untuk menuntaskan program kerja.”
“Kalau bisa bulan Januari 2022, APBD Tolikara sudah mulai dilaksanakan. Ini harapan Bupati Usman.”
Sementara itu, Kepala Bappeda Tolikara Mufli Musaad mengatakan, salah satu tugas membangun Kabupaten Tolikara, masyarakat dan tugas-tugas lain adalah monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pembagunan daerah.
Menurutnya, monitoring merupakan salah satu fungsi dari manajemen anggaran pendapatan belanja daerah guna mengendalikan uang rakyat, mengendalikan perencanaan, mengendalikan program dan kegiatan yang direncanakan masing-masing OPD.
Monitoring, evaluasi untuk memotret dan medeteksi sejauh mana progres realisasi keuangan dan realisasi fisik yang sudah dicapai masing-masing instansi.
“Mungkin untuk realisasi keuagan cukup terdeteksi dengan realisasi terbitnya SP2D, tetapi realisasi fisik dibutuhkan laporan fisik dari lapangan yang menjadi tugas kita bersama, bukan saja Bappeda,” ujar Mufli Musaad.
Untuk itu Kepala Bappeda berharap kepada pimpinan OPD bersama staf teknis menyampaikan laporan sesuai kondisi riil di lapangan. Terutama terkait dengan pekerjaan fisik yang telah dilakukan di seluruh Tolikara.
Integritas sebagai ASN menjadi hal penting sehingga apa yang direalisasikan itu dipertanggungjawadkan tepat sasaran. Apabila realisasinya tidak sesuai dengan fakta dilapangan, tentunya tahapan selanjutnya akan menjadi bias.
“Dalam monitoring ini saya harapkan pimpinan OPD berpartisipasi dan bertanggung jawab menyampaikan realisasi keuangan dan fisik secara falid, terbaru sehingga kita bisa ambil langkah-langkah tidak menemukan masalah-masalah di lapangan.”
Dikatakannya setelah kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilanjutkan dengan penyiapan dokumen anggaran perubahan 2021 dan penyusunan program kegiatan APBD induk 2022.
“Saya berharap kita bisa mengukur kemampuan kita dimana kita bisa kejar target tetapi ternyata realisasi fisik tidak bisa. Hal ini punya dampak serius pada kita semua apakah realisasi fisik sebelum desember sudah bisa rampung atau tidak. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan,” tukasnya.
Diskominfo Tolikara
