JAYAPURA, SUARAPAPUA.com—James Marape, Perdana Menteri Papua New Guinea dipuji Gubernur Port Moresby, Ibu Kota PNG, Powes Parkop karena lantang mengangkat masalah Papua Barat di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu.
Gubernur Parkop, seorang advokat untuk hak-hak rakyat Papua Barat, mengatakan pernyataan itu adalah tonggak sejarah meskipun PM Marape mengangkatnya dengan cara yang sangat diplomatis dan halus.
PM Marape mengatakan kepada para pemimpin dunia di UNGA: “Sementara memuji PBB atas upaya perdamaian di Papua Nugini, saya juga ingin mengingat keputusan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik pada tahun 2019 dan kunjungan luar biasa oleh mekanisme Hak Asasi Manusia PBB untuk mengatasi dugaan masalah hak asasi manusia di tetangga dekat kami.”
“Kunjungan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang lebih besar di kawasan ini memiliki perdamaian dalam kedaulatan masing-masing, dan hak serta martabat budaya mereka dipertahankan sepenuhnya,” kata Marape, sebagaimana dijelaskan Parkop.
Menurut Parkop apa yang telah dilakukan PM Marape adalah tonggak sejarah karena tidak ada pemimpin PNG sebelumnya yang mengangkat masalah Papua Barat di UNGA.
“Yang dilakukan PM Marape dengan sangat halus dan diplomatis adalah mengangkat isu Papua Barat dengan tetap menghormati kedaulatan Indonesia,” katanya.
Gubernur Parkop juga menyerukan Forum Kepulauan Pasifik dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terus menekan Indonesia agar mengizinkan pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia mengunjungi Papua Barat guna memverifikasi banyak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua.
Ia juga meminta Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk memulai proses untuk memungkinkan dialog yang bermakna antara pemimpin Papua Barat dan Pemerintah Indonesia guna menjawab permintaan dan aspirasi rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri untuk merdeka.
“Inilah persoalan mendasar yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh dan memadai. Selama masalah terkait ini tidak dibahas dan diselesaikan secara terbuka, akan selalu ada krisis dan ketidakstabilan di Papua Barat,” pungkasnya.
Sumber: pngfacts.com
Editor: Elisa Sekenyap
