JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Marthinus Maisini, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRD) Intan Jaya, menilai kebijakan pemerintah pusat bangun Smelter PT. Freeport Indonesia di Gresik tidak logis karena dapat merugikan orang Papua.
Martinus menegaskan, kebijakan pemerintah pusat dalam hal Presiden dan Wakil Presiden terhadap pembangunan smelter di Jawa timur itu sudah salah besar. Sebab emas ada di Papua, pembangunan smelternya di bangun di Jawa timur, ini kebijakan yang tidak benar.
“Saya bersama masyarakat Kabupaten Intan Jaya dengan tegas menolak kebijakan pembangunan Smelter di Gresik Jawa Timur itu. Karena angka pengangguran dan kemiskinan di provinsi Papua dan Papua barat terus bertambah,” tegasnya pada Sabtu (16/10/2021) lalu kepada suarapapua.com.
Dia membeberkan, diketahui bahwa pengangguran kita selalu bertambah di Papua dan Papua barat. Jumlah angka pengangguran pada Februari 2019 sebesar 62.885 orang di Papua (statistik provinsi Papua). Angka ini meningkat sekitar 3.129 orang dibanding Agustus 2018.
“Karena itu dengan tegas kami meminta agar pemerintah pusat dlm hal ini presiden dan wakil presiden tinjau kembali keputusan terhadap membangun smelter di Jawa timur itu,” tegasnya lagi.
Maisini mempertanyakan, 40 ribu pekerja yang akan diserap kerja disana itu, apakah dilibatkan asli Papua dan Papua barat ataukah masyarakat Jawa timur saja?
“Kalau pembangunan smelter bangun disana lalu yg kerja siapa mohon penjelasannya. Apakah Papua sama sekali tidak ada lahan untuk bangunan smelter? Pemerintah Papua dan Papua barat jangan tinggal diam diri. Karena smelter itu setidaknya harus bangun di Papua atau Papua barat,” katanya.
Selain itu Maisini menilai, petinggi negara mewacanakan untuk mengizinkan dan membuka tambang emas blok wabu di kabupaten intan jaya. juga akan bawah ke Jawa timur dengan alasan proses pemurnian logam dan emas.
“Terus apakah pulau Jawa tidak ada tambang emas disana?. Petinggi negara sama sekali tidak hargai kami masyarakat Papua yang punya SDA”.
Lanjut dia, “orang Papua punya, tanah, punya adat istiadat, punya harga diri dan martabat yang sama seperti masyarakat lain. Oleh sebab itu kami meminta untuk smelter harus bangun di Papua”. Katanya
Dia menambahkan, Kebijakan pembangunan smelter di Jawa timur buka lapangan kerja bagi masyarakat pulau Jawa. Itu sangat merugikan orang Asli Papua.
“Dengan adanya pembangunan smelter di Jawa timur menjadi keuntungan besar bagi pemerintah dan masyarakat Jawa timur yaitu: Pendapat PHD Pemerintah provinsi Jawa timur akan meningkat, Akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Jawa dan Mengurangi angka pengangguran masyarakat disana.Terus kami masyarakat Papua dan Papua barat, yang punya tambang emas dapat apa mohon penjelasannya,” tegasnya.
Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan, nantinya Smelter PT. Freeport Indonesia di Gresik itu akan menjadi yang terbesar di dunia karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. dan dalam masa kontruksi pembangunan akan menyerap 40 ribu tenaga kerja.
“Pada masa konstruksi saja akan ada 40.000 tenaga kerja. Artinya lapangan pekerjaan akan terbuka banyak sekali di Kabupaten Gresik dan di Provinsi Jawa Timur. Belum lagi nanti, kalau sudah beroperasi.” ungkap Jokowi, Selasa (12/10/2021).
Pewarta : Atamus Kepno
Editor : Arnold Belau
