JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dalam situasi konflik kekerasan di Tanah Papua yang terus berlanjut, mestinya pimpinan Gereja Katolik menaruh perhatian lebih dengan menyampaikan seruan gembala, bukan justru mendukung kebijakan pemerintah yang mengorbankan umat Tuhan.
Front Mahasiswa Katolik se-Tanah Papua mengemukakan sorotan tersebut saat aksi demontrasi damai di depan kantor Kedutaan Besar Vatikan dan kantor Konferensi Waligereja Katolik (KWI) di Jakarta, Jumat (10/12/2021). Aksi bersamaan peringatan hari HAM internasional.
Yora Logo, koordinator lapangan usai aksi demontrasi damai Front Mahasiswa Katolik se-Tanah Papua, kepada suarapapua.com, menjelaskan, dalam aksi damai tersebut mempertanyakan sikap KWI terhadap seruan moral pastor pribumi dan seruan moral Dewan Gereja Papua atas situasi konflik di Tanah Papua.
“Tujuan kami aksi ini untuk mempertanyakan sikap KWI terhadap seruan moral Pastor pribumi dan seruan moral Dewan Gereja Papua atas situasi konflik kontak senjata TPNPB dan TNI-Polri. Dalam seruan moral sudah dapat sampaikan bahwa persolan Papua harus diselesaikan dengan dialog kedua pihak,” jelas Yora dari Jakarta.
Selain itu, umat Katolik pribumi Papua juga mendesak melalui Kedubes Vatikan dan KWI menyampaikan situasi konflik Papua ke Sri Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik di Vatikan.
“Kami umat Katolik Papua mendesak ketua KWI, Mgr. Ignatius Suharyo segera cabut statement mendukung kebijakan pemerintah atas situasi konflik Papua. Pernyataan dia sudah melukai hati umat Tuhan,” ujarnya.
Front Mahasiswa Katolik Papua menilai KWI selama ini bungkam terhadap seruan moral Pastor di Tanah Papua. Sementara, Gereja merupakan tembok terakhir pengaduan untuk menyelamatkan umat Tuhan yang tersisa di Tanah Papua.
Ambrosius Mulait, umat Katolik Papua yang ada di Jakarta, mengatakan, mereka mendesak pihak KWI segera melaporkan berbagai persoalan Papua ke Sri Paus, karena daerah konflik di Tanah Papua adalah basis umat Katolik.
“Misalnya kematian katekis Rufinus Tigau, dan konflik kekerasan di Papua selama ini Gereja Katolik diam diri dan lebih mendukung kebijakan pemerintah yang tidak punya perasaan terhadap penderitaan umat Tuhan di Tanah Papua. KWI mendukung pemerintah itu sama saja pimpinan Gereja Katolik mendukung pemusnahan umat Tuhan,” tegasnya.
Mulait juga menegaskan, KWI dan Kedubes Vatikan mesti berpihak kepada masalah umat di Tanah Papua, bukan justru mendukung kebijakan negara yang milisteristik.
Harapan umat Katolik pribumi Papua saat ini, lanjut Ambros, menginginkan kekosongan Uskup, baik Jayapura maupun Timika harus diisi oleh pastor pribumi yang paham situasi dan psikologi umat setempat.
“Kami umat pribumi Katolik se-Tanah Papua menuntut pergantian Uskup khususnya Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Mimika harus orang asli Papua. Kami meminta pemimpin umat Katolik sedunia bapa Paus Fransiskus untuk merekomendasikan Uskup orang asli Papua di dua keuskupan ini,” ujar Mulait.
Jika harapan tersebut tak diindahkan oleh petinggi Gereja Katolik, mulai dari Uskup, KWI, dan Kedubes Vatikan, Ambros tegaskan, umat Katolik pribumi Papua siap bergabung dengan Gereja Katolik di kawasan Pasifik.
“Mereka secara ras sama lebih memiliki passion atas penderitaan, dan ada harapan untuk menyelamatkan umat Tuhan yang tersisa di tanah leluhur kami West Papua,” ujar Ambros sembari mengingatkan hakikat Gereja adalah membebaskan umat-Nya dari jeratan persoalan, bukan justru sebaliknya secara sadar menyerahkan anak-anak Tuhan ke mulut singa.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You
