SORONG,SUARAPAPUA.com—Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi tidak hentinya mengsosialisakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Moi dan Peraturan Bupati (Perbub) Sorong nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPPKH MHA) Moi atas tanah dan hutan di Kabupaten Sorong.
“Wilayah adat Malamoi dimiliki oleh delapan sub suku yaitu Kelim, Sigin, Abun Taat, Abun Ji, Klabra, Salkhma, Lemas dan Maya dengan wilayah administratif yang berbeda,” ungkap Silas Kalami, Ketua LMA Malamoi saat melaksanakan sosialisasi di kantor kampung Klawan, distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Selasa (11/1/2022).
Dia mendetailkan, wilayah adat Kelim terdiri dari wilayah di distrik Mega, Klaso, Selemekai, saingkeduk, Makbon, Klaili, Aimas, Sorong, Mariat, Mayamuk, Klamono, Kiasaafet dan Sayosa. Wilyah adat Sigin terdiri dari wilayah Seigun, Sigin, Salawati.
Lanjut Silas, wilahyah adat Abun Taa di distrik Maudus, Sunook. Wilayah adat Abun Ji di distrik Saingkeduk. Wilayah adat Klabra di distrik Beraur, Klabot, Botain, Bagun, Hobart, Konhir, Klawak dan Buk.
Kemudian, wilayah adat Salkhma di distrik Sayosa Timur, Wemak. Wilayah adat Lemas di distrik Seget. Wilayah adat Maya di distrik Salawati Selatan dan Salawati Tengah.
Menurutnya, sosialisasi Perda No 10 tahun 2017 dan Perbub No 6 tahun 2020 sangat penting dan wajib sosialisasi agar masyarakat adat suku Moi mengerti dan memahami dengan baik.
“Negara telah mengakui keberadaan suku Moi melalui Perda No 10/2017 dan Perbub No 6/2020. Tugas kita masyarakat adat suku Moi adalah menjaga dan melindungi tanah dan hutan adat yang maih tertinggal saat iniMenurut Silas Kalami, sejak di tetapkannya peraturan daerah tersebut LMA Malamoi terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat suku Moi,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mempertegaskan kepada masyarakat agar tidak lagi menjual tanah-tanah adat mereka kepada pihak manapun.
“Tanah ini hak komunal. Masyarakat stop jual tanah, sebaiknya di kontrakan saja bersadasarkan kesepakatan bersama, sehingga ketika masa kontrak berakhir tanah tersebut dengan sendirinya dapat dikembalikan kepada pemilik hak ulayat,” tegas Kalami.
Senada dengan itu, Oktofianus Kolin, kelapa distrik Klamono mengatakan masyarakat adat suku Moi sangat perlu untuk memahami isi dan maksud dari perda no 10 tahun 2017 dan perbub no 6 tahun 2020.
“Hal ini sangat penting. Masyarakat suku Moi harus paham dan mengerti sehingga masyarakat juga mengatahui hak-hak dalam menentukan pembangunan kedepan tanpa melanggar aturan-aturan adat yang telah ditetapkan dalam perda maupun perbub,” kata Kadistrik Klamono.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Arnold Belau
