WAMENA, SUARAPAPUA. com — Ketua Pemuda Gereja Baptis West Papua, Soni Wanimbo, dengan tegas menolak wacana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di provinsi Papua.
Wanimbo juga selaku anggota forum pemuda kristen di tanah Papua, minta kepada pemerintah pusat untuk tidak perlu terlalu serius dan fokus bahas soal pemakaran wilayah baru DOB di papua.
“Karena bagi rakyat Papua hari ini tidak butuh namanya pemakaran wilayah baru kabupaten dan provinsi,” tegas Sony kepada media ini, Selasa (9/2/2022) di Wamena, Papua.
Dia berpendapat, tanpa adanya pemakaran wilayah baru pun orang asli Papua bisah hidup di tanahnya sendiri, karena menurutnya kita punya Tuhan, kita punya tanah, punya kayu, laut ikan ubi keladi singkong dan berkat lainnya.
“Menurut pemerintah pusat pemakaran wilayah salah satu sulusi yang tepat bagi orang papua untuk memajukan kesejahteraan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi Papua.Tetapi bagi rakyat Papua pemakaran wilayah itu memperpanjang penderitaan rakyat kecil di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Alasan penolakan DOB oleh Pemuda Gereja Baptis itu, kata Soni Wanimbo, kami liat dua provinsi Papua dan Papua Barat ini saja sampai hari ini di bidang politik, ekonomi, kesehatan dan lainnya semua lini di kuasai oleh orang Non – Papua.
“Lalu orang asli Papua punya tanah punya dusun sendiri jadi penonton setia lalu pemerintah pusat sampai hari ini mati – matian bahas soal pemakaran ini untuk siapa?” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada Pemerintah Pusat untuk harus tanya kepada rakyat Papua sendiri, apakah rakyat papua mau atau tidak terkait pemekaran DOP sendiri.
“Maunya rakyat itu yang mana dulu, lalu terpenuhi kebutuhannya mereka. Karena kami orang Papua sama dengan orang indonesia wilayah lain,” ujar dia.
Dr. Agus Sumule, Akademisi Fakultas Pertanian Univeritas Papua Manokwari menilai pemekaran empat provinsi baru yang sedang digarap Jakarta merupakan cara yang efektif untuk mendatangkan masyarakat non Papua ke Tanah Papua dalam skala besar dan bebas di seluruh Tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat.
Sumule berpandangan, jika rakyat Papua masih mempertanyakan kehadiran pemekaran, itu karena populasi orang asli Papua lebih sedikit dibanding pendudukn non Papua. Itu artinya orang Papua mau mengatakan sejujutnya bahwa pemekaran bukan untuk OAP, tetapi untuk orang non Papua.
“Kalau wacana pemekaran ditolak dan dipertanyakan oleh orang asli Papua, maka itu artinya orang Papua merasa pemekaran provinsi bukan untuk orang Papua. Itu jelas,” tegasnya kepada suarapapua.com, Selasa (2/2/2022) di Papua, Papua.
Dia menjelaskan, jika setiap daerah belum mempunyai kebijakan untuk menanggulangi imigrasi masuk dari luar Papua, berarti dengan demikian pemekaran adalah cara paling efektif untuk membuka pintu besar dan leluas untuk orang non Papua masuk di tanah Papua.
“Sepanjang setiap pemerintah daerah tidak membuat suatu kebijakan untuk menanggulangi transmigrasi masuk dari seluruh nusanatara. Hal tersebut menunjukan bahwa cara paling efektive untuk mendatangkan atau membuka pintu besar-besar untuk orang-orang seperti saya (non Papua) untuk masuk bebas di Papua ya melalui pemekaran propinsi dan kabupaten di seluruh Papua.”
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
