JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komisi Uni Eropa telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berkunjung ke tanah Papua.
Menurut Uni Eropa, Hubungan mereka dan Indonesia ditopang oleh Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama pada 2014. Diskusi terbaru berlangsung dalam konteks Dialog Hak Asasi Manusia (27 Mei 2021) (1) dan Komite Bersama (22 Juni 2021). Sejak transisi demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia telah meningkat pesat.
Meskipun demikian menurut UE, menjaga kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai tetap menjadi perhatian di Papua Barat. UE mendukung integritas teritorial Indonesia dan mendorong dialog inklusif untuk mengatasi keluhan yang dirasakan oleh penduduk setempat dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar buruh, juga akan disematkan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas mana pun, negosiasi putaran ke-11 yang berlangsung pada 8-12 November 2021.
Dengan demikian, UE mendorong Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat dan telah mendesak Indonesia untuk memperpanjang undangan tetap kepada semua Pelapor Khusus dan pemegang mandat.
Sejak tahun 2001, UE telah mendukung upaya pemerintah untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan Papua dan Papua Barat, dengan mengalokasikan EUR 4,7 juta khusus untuk kedua provinsi ini di bidang demokrasi, masyarakat sipil, proses perdamaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan penggunaan lahan.
Selain itu, UE telah mendanai proyek di Indonesia lebih dari EUR 112 juta di sektor perubahan iklim, deforestasi, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia, yang juga mencakup kegiatan di Papua dan Papua Barat.
Pernyataan Uni Eropa ini merupakan jawaban yang disampaikan oleh Perwakilan Tinggi atau Wakil Presiden Borrell atas nama Komisi Eropa berdasarkan tiga pertanyaan yang diajukan Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), dan Clara Ponsatí Obiols (NI) kepada Uni Eropa pada 21 Desember 2021.
Di mana tiga pertanyaan tersebut adalah;
- Akankah penghormatan terhadap hak asasi manusia di Papua Barat dan pembebasan tahanan politik seperti Victor Yeimo menjadi syarat untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia pada putaran negosiasi ke-11?
- Akankah Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kunjungan ke Papua Barat oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia?
- Berapa jumlah dana yang telah dialokasikan ke Papua Barat oleh Komisi [Uni Eropa] sejak tahun 2001 dan untuk tujuan apa?
Pewarta: Elisa Sekenyap
