WAMENA, SUARAPAPUA.com— Masyarakat Laapago gelar aksi penolakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang bertepatan dengan kunjungan Anggota Komisi II DPR RI di halaman Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, Minggu (6/3/2022).
Serogo Walela, perwakilan masyarakat dalam orasinya mengatakan, bahwa pihaknya mendatangi Kantor DPRD Jayawijaya dengan agenda dan tututan yang jelas, yaitu menolak dengan tegas yang namanya pemekaran daerah di wilaya tanah Papua, khususnya wilayah adat Laapago yang merupakan pemaksaan oleh pemerintah RI.
“Dengan tegas kami menolak yang namanya daerah otonom baru di atas tanah ini [Papua]. Jadi kami hari ini datang tidak ada agenda lain. Kami datang terkait agenda penolakan DOB,” tegas Walela dalam orasinya.
“Kehadiran DPR RI di Wamena seperti pencuri. Kami rakyat Jayawijaya sebagai tuan rumah dan pemilik negri ini, kami menolak dengan tegas kehadiran DPR RI di Wamena yang hanya mengundang 50 orang itu,” tegasnya.
Untuk itu, demi mendapat informasi yang terbukan atas tujuan dari pada kunjujngan tersebut, pihaknya meminta dan mendesan kepada ketua DPRD Jayawijaya untuk megupayakan dan mempertemukan.
“DPR RI yang datang seperti orang pencuri. Harus pertemukan dengan kami pada hari ini di halaman ini [DPRD] juga. Jangan datang kesini seperti orang pencuri dan masuk sembunyi – sembunyi di bangunan hotel-hotel di Wamena ini secara sembunyi,” ujarnya.
Terkait rencana pemekaran kata dia, jika betul aspirasi itu disetujui dan dimekarkan, maka pemekaran daerah itu siapa yang akan mengisi. Secara logika, SDM orang Papua jumlahnya tidak seberapa.
“Jadi jangan kita baku tipu. Sudah cukup, kita korban atas nama pembangunan dan atas nama segala macam di atas tanah ini. Pembangunan apa, sedangkan rakyat korban di atas korban. Pengungsi masih terus terjadi di atas tanah sendiri. Kepada saudra – saudara kita di Nduga, Intan Jaya dan beberapa kabupaten lainnya di Tanah Papua. Jadi kami rakyat Papua tidak butuh pemekaran sama sekali,” tegasnya.
Matias Tabuni, Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya menanggapi kunjungan anggota DPR RI ke Wamena. Katanya, pihaknya di DPRD Jayawijaya tidak tahu kedatangan pihaknya.
“Jadi apa yang disampaikan [rakyat] hari ini, kami hadir di sana [dibandara] untuk menjemput atau menerima tamu dari pusat. Saya dengan pak Wakil Bupati setelah terima tamu, kami hanya lepas dari bandara. Karena kegiatan yang mereka lakukan itu adalah kegiatan partai.”
“Saya sampaikan bahwa dalam undangan yang disebarkan di media sosial itu, ditujukan kepada seluruh bupati, Pimpinan DPRD, kepolisian dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya se-pegunungan tengah Papua. Pada kenyataannya, kegiatan yang kita lihat adalah kegiatan partai. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa kita dapat tipu, itu bukan hanya adik -adik saja, tapi kita lembaga DPRD Jayawijaya juga dapat tipu yang sangat luar biasa,” ujar Matias.
Mestinya jika ada tamu dari pusat ke provinsi atau kabupaten, mestinya difasilitasi oleh daerah. Namun apa yang terjadi saat ini bahwa pihak lembaga-lembaga di daerah tidak tahu.
Tetapi, menurut Ketua DPRD Jayawijaya, faktanya kunjungan DPRD RI ke wamena, tidak terjadi sesuai dengan mekanisme kunjungan pejabat Negara.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Marthin Jogobi, secara resmi menerima aspirasi penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) dari seluruh elemen masyarakat wilaya Lapago.
Marthin Yogobi, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya mengakui dan membenarkan apa yang disampaikan para orator dalam orasi penolakan DOB itu.
“Apa yang disampaikan oleh saudara-saiudara hari ini adalah realita. Hari ini yang kami terimah dan jemput di bandara adalah Plt. Ketua DPD I Partai Golkar Propinsi Papua dan juga beliau adalah anggota Komisis II DPR RI yang membidangi tentang pemekara. Ini fakta!“ tegas Yogobi.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Elisa Sekenyap
