WAMENA, SUARAPAPUA. com — Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan akan melibatkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan juga para kelompok lainnya seperti tokoh agama, tokoh adat dan seluruh aktivi masyarakat sipil khususnya di kabupaten Jayawijaya.
Hal tersebut disampaikan Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara kepada media di Wamena, pada Kamis ( 17/3/2022), usai melakukan pertemuan bersama Forkopimda Jayawijaya di gedung Otonom Wenehule Huby lantai tiga.
Pertemuan antara Komnas HAM dan Forkopimda Jayawijaya itu dilaksanakan, kata Hapsara, bertujuan untuk menjaring informasi dari Forkopimda Jayawijaya terkait dengan situasi terkini di Jayawijaya. Hal ini, menurutnya, terkait dengan inisiasi dialog damai Papua yang diajukan oleh Komnas HAM.
“Soal siapa-siapa yang akan ikut di dialog damai Papua nanti, Komnas HAM belum sampai kesana, belum memastikan siapa saja yang akan dialog, karena ini baru proses awal. Tapi, kami akan bertemu pihak-pihak misalnya KNPB dan lain sebagainya, tentu kita akan bicara seperti apa, hal dan isu apa saja,” ungkap Beka Ulung Hapsara.
Selain itu, pihaknya juga akan ketemu dengan kepolisian, TNI maupun dengan pemerintah kabupaten, DPRD untuk sama-sama satu frekuensi dengan Komnas HAM untuk bisa menurunkan angka kekerasan.
“Pendekatannya kesana.Tetapi tentu saja aspek soal penegakan hukum tetap harus dijalankan. Misalnya kalau ada yang berbuat kriminal dan dirasa perlu diproses hukum ya diproses,” katanya.
Ada beberapa hal yang saya menarik ,menurutnya, untuk kemudian menjadi catatan Komnas diantaranya, Pertama soal dialog harus berbasis kepada karakteristik masing-masing daerah, artinya bisa jadi dialog di Jayawijaya ini berbeda dengan daerah lainya. Pendekatannya termasuk substansinya berbeda.
Kedua, penekanan tentang peran tokoh adat dan tokoh agama, supaya bisa menjadi jembatan maupun ruang bersama untuk menyelesaikan hal-hal atau persoalan yang terjadi di wilayah tersebut.
Ketiga, ada soal kejelasan informasi maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang harus sampai dengan jelas kepada masyarakat, sehingga bisa meminimalisir ketidakjelasan atau ketidak sinkronan pemahaman di masyarakat.
“Hari ini saya di Wamena, ketua Komnas HAM di Merauke, nanti hasilnya dan ini pun belum berhenti sampai disini saja, kami akan ke tempat-tempat lain komunikasi tentu saja tidak hanya dengan pemerintah kabupaten maupun forkopimda, tetapi dengan aktivitas masyarakat sipil, tokoh gereja, tokoh adat, sehingga nanti akan keluar kira-kira siapa saja yang bisa diajak untuk dialog,” terangnya.
Tentu saja ini bukan dialog elit, kata komisioner Komnas HAM RI, tetapi melibatkan semakin banyak aktor.
“Target kami yang paling utama karena tahun ini adalah bagaimana menurunkan angka kekerasan yang sering terjadi di Papua, supaya tidak ada korban jiwa baik masyarakat maupun juga aparat. Itu yang kami tekankan.Selain itu juga memperbesar ruang operasi kemanusiaan, misalnya soal pengungsi bagaimana kebutuhan-kebutuhan pengungsi itu bisa terpenuhi,” ujarnya.
Terus juga, misalnya mempercepat para pengungsi ini pulang ke kampung masing-masing, hal seperti itu yang menjadi target utama.
“Kita memastikan semakin banyak kelompok masyarakat yang ikut dialog, karena dialog ini isinya bisa bermacam-macam. Jadi soal kebutuhan sehari-hari hingga bagaimana Papua ke depan,” ujarnya.
Tentu saja, kata Beka Ulung, Komnas HAM akan memotret hingga kesana, termasuk aktor-aktor yang ada.
Sementara itu, Bupati kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua, menjelaskan bahwa Komnas HAM ada tim yang datang untuk melihat situasi di Wamena, apa yang diminta saran dan masukan dari kami forkopimda, mereka menanyakan situasi di kabupaten Jayawijaya selama situasi demo atau kegiatan masalah di Jayawijaya kami jelaskan semua.
“Pada prinsipnya mereka hanya ingin tahu bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di Papua, tetapi kami hanya bisa menjawab yang ada di Jayawijaya,” ucap Banua.
Mungkin ini terkait dengan rencana pertemuan mereka dengan bapak presiden,kata Banua, itulah yang mereka mau lakukan kunjungan ke kabupaten-kabupaten di Papua.
” Apa yang terjadi di Wamena kami sudah sampaikan semua, itu yang nanti digunakan untuk pertemuan dengan Presiden.Kalau ada rencana dialog Presiden yang disampaikan Komnas HAM kami sendiri belum tahu, kami hanya memberi masukan-masukan dengan hal-hal yang terjadi di Jayawijaya maupun demo yang terjadi atau yang selama ini terjadi itu kami sampaikan”, kata Banua.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
