SORONG, SUARAPAPUA.com— Rakyat Papua di Sorong yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) tegas menolak rencana pembangunan Bandara Antariksa yang akan mengancam kehidupan masyarakat adata dan hutan di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Wacana pembangunan bandara antrariksa tersebut berada di titik permukiman milik warga, artinya proyek tersebut akan mengacam kehidupan masyarakat di Biak Numfor.
“Rencana pembangunan Bandara Antariksa di Biak akan memutus rantai kehidupan masyarakat adat setempat yang dijalani secara turun temurun. Selain itu, proyek tersebut juga akan menghapus vegetasi hutan, hilangnya lahan bertani dan berburu, tercemarnya udara dan dampak lainnya terhadap berbagai kehidupan di pulau Biak.”
“Itu artinya jika proyek ini dibangun, maka pemerintah akan merelokasi seluruh penduduk pulau Biak, dan ribuan warga Biak akan kehilangan tanah dan laut sebagai ruang hidupnya,” ujar Yance, salah satu massa aksi saat orasi dalam aksi PRP jilid III di Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (3/6/2022).
Penolakan terhadap rencana pembangunan bandara Antariksa bukan kali pertama. Penolakan serupa, kata dia, pernah dilakukan warga pada medio 2006-2007 ketika kelompok intelektual Biak menggelar diskusi penolakan rencana pembangunan Bandara Antariksa di Biak. Penolakan kembali dilakukan warga pada tahun 2016 dan tahun 2017.
“Masyarakat Biak Numfor hingga saat ini masih menolak pembangunan bandara untuk pesawat luar angkasa tersebut, namun pihak Lapan dan Pemerintah Biak Numfor selalu mengabaikan aspirasi masyarakat,”katanya.
PRP menegaskan menolak tegas pembangunan bandara antariksa tersebut. Diataranya kerusakan lingkungan besar-besaran yang akan di timbulkan, juga hilangnya biota laut sekitar. Hilangnya mata pencaharian bagi warga di pesisir sehingga tempat-tempat mencari mereka akan bergesar ke area yang paling jauh.
“Masyarakat sekitar akan tergeser, mata pencaharian mereka di pastikan bersgeser dengan radius yang akan di tentukan oleh pengelola statisiun tersebut,” jelasnya.
Dia mendesak agar pemerintah daerah segera menginisiasi pertemuan terbuka bersama seluruh elemen masyarakat Biak untuk membahas dan mencari solusi penyelesaian pro dan kontra proyek tersebut.
Sementara itu dilangsir dari jubi.id, Mananwir Eba Sub Byaki, mansar Apolos Sroyer, mengatakan jangan memaksakan kehendak untuk menakut-nakuti masyarakat pemilik tanah adat hutan adat Warbon di Kampung Saukobye.
Itu cara cara lama Orde Baru yang dipakai untuk menekan dan mengambil tanah adat tanpa mempedulikan masa depan anak cucu dari klen Abrauw Mananwir Mnu.
“Kami tetap tolak pembangunan bandar antariksa di atas tanah adat kami dan tidak menerima kehadiran Jenderal (Purn) Muldoko ke Biak untuk melihat lokasi di hutan adat Kampung Abrauw,” pungkasnya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Elisa Sekenyap
