PANIAI, SUARAPAPUA.com — Mendesak segera cairkan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2022, ratusan aparatur sipil negara (ASN) kabupaten Paniai melakukan aksi demonstrasi di kantor bupati Paniai, Madi, Selasa (7/6/2022) kemarin.
Aksi ASN dari gabungan berbagai golongan pangkat dan jabatan itu dilakukan bukan di halaman kantor, melainkan di dalam ruangan utama kantor bupati Paniai.
“Ini sudah masuk bulan kelima (Juni), kenapa dana TPP kami belum juga dicairkan? Kami tuntut ini hak pegawai,” teriak Titus Mote, mewakili para ASN lainnya.
Berdasarkan surat persetujuan pembayaran TPP ASN oleh Kemendagri tertanggal 8 Maret 2022, kata Mote, dana seharusnya sudah dicairkan.
“Gelombang pertama tiga bulan, bulan Desember (2021), Januari dan Februari. Berdasarkan surat persetujuan pembayaran (yang diterbitkan) oleh Kemendagri (tanggal) 8 Maret 2022, sebenarnya sudah cair. Tetapi kenapa kami cek-cek, belum juga masuk di rekening kami sampai sekarang? Ini keterlaluan,” ujarnya.
Para pegawai menurutnya terus mempertanyakan alasan belum kunjung dicairkan oleh Pemkab Paniai. Atau kalau ada kendala, mestinya diumumkan agar tidak mengundang polemik hingga harus ada aksi.
“Kami minta bupati harus sampaikan secara terbuka apa yang buat dana kami tidak bisa dicairkan. Tidak boleh diam-diam. Tidak boleh sembunyi-sembunyi,” tegas Mote.
Marthen Tekege, salah satu ASN, menyatakan, dana tersebut diperuntukkan oleh pemerintah pusat, sehingga Pemkab Paniai tidak berhak menunda proses pencairannya.
“Semua syarat sudah kami lengkapi seperti dianjurkan Kemendagri. Terus, kenapa tidak ada kejelasan soal dana kami ini. Lewat edaran surat juga tidak ada. Ini maksudnya apa?,” tanyanya kesal.
Jika tidak ada kejelasan logis dari bupati sesuai tuntunan dalam aksi ini, dia tegaskan, para ASN siap mogok kerja.
“Kami sudah sepakat kalau tidak ada kejelasan dari bupati ke kami, selama itu kami akan datang demo terus sampai mogok kerja. Supaya tidak ada pelayanan pemerintahan sampai hak kami dicairkan,” ujar Marthen.
Salah satu ASN dari tengah kerumunan massa teriak, kepala daerah harus tahu diri bahwa sebelum jadi bupati, mereka sudah lebih dulu jadi ASN.
“Pembayaran gaji perbulan kami juga sekarang aneh, sudah tidak di tanggal satuan lagi, tinggal ditunda-tunda sampai tanggal puluhan. Janji-janji dari bupati ke kami ASN juga belum tepati sampai sekarang. Janji omong kosong saja. Kami minta bupati harus hadir besok juga jelaskan masalah dana ini langsung ke kami. Tidak boleh tunda-tunda pake alasan ini itu, kami tidak mau,” teriaknya.
Menanggapi aspirasi, Soleman Boma, Asisten II Setda Paniai, mengatakan, terkait dengan tuntutan tersebut akan disampaikan langsung oleh Sekda Paniai, Anwar H. Damanik, Rabu (8/6/2022).
“Hari ini pak Sekda dari Nabire ada naik ke Paniai. Sekda suruh kami buat undangan rapat untuk mengundang seluruh ASN tanpa terkecuali termasuk semua kepala OPD. Rapatnya besok, nanti pak Sekda akan jelaskan semua,” kata Soleman.
Merasa puas dengan penjelasan itu, seluruh ASN langsung membubarkan diri.
Sekadar diketahui, dana TPP merupakan tambahan dana di gaji para ASN yang sering disebut juga Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) luar dari gaji pokok, yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghargai kinerja para ASN sebagai abdi negara. Biasanya dibayarkan tiap bulan.
Pewarta: Stevanus Yogi
