BeritaLima Tahun Tanpa Penerangan, KP PLN Yahukimo Kunjungi Lokasi Muara Bonto

Lima Tahun Tanpa Penerangan, KP PLN Yahukimo Kunjungi Lokasi Muara Bonto

DEKAI, SUARAPAPUA.com — Lima tahun lamanya puluhan keluarga di lokasi baru muara kali Bonto, distrik Dekai, kabupaten Yahukimo, Papua, tinggal tanpa penerangan. Berbagai upaya masyarakat belum berhasil untuk segera terangi rumah-rumah.

Bersyukur, kini ada respons dari Kantor Pelayanan Penerangan Listrik Negara (KP PLN) Yahukimo Cabang Timika di Dekai.

Rabu (8/6/2022) sore, tim KP PLN Yahukimo Cabang Timika turun ke lokasi, melakukan survei titik koordinat untuk pasang jaringan listrik di lokasi baru muara kali Bonto.

Toni Ricardo Pratasis, kepala KP PLN Yahukimo, mengatakan, kunjungannya untuk memastikan kondisi riil agar kemudian dilaporkan ke atasan.

“Setelah kami baca berita di media, tadi kami lakukan pertemuan zoom. Hasil pertemuan, saya ditugaskan untuk ambil foto di lokasi, yang nantinya tempat pemasangan trafo. Besok saya ke Timika untuk sampaikan hasil survei ini,” kata Toni sore itu di hadapan masyarakat.

Menurut Toni, hasil survei titik koordinat akan disampaikan ke Unit Layanan Timika Jaya dan selanjutnya diteruskan ke Jayapura.

“Kami di Yahukimo masih cabang dari Timika. Jadi, keluhan masyarakat ini saya bawa ke kantor ULP Timika Jaya. Selanjutnya dari Timika akan teruskan ke Jayapura. Kalau Jayapura setuju, tim pasti turun untuk pasang jaringan listrik,” jelasnya.

Baca Juga:  Aparat Kepolisian Diminta Segera Tangani Konflik Antara Masyarakat Asolokobal dan Wouma

Toni juga mengapresiasi kerja masyarakat secara swadaya untuk menghadirkan sarana penerangan karena listrik memang menjadi kebutuhan hidup sekarang.

“Luar biasa, kami apresiasi untuk kerja swadaya ini. Dana yang dikumpulkan itu bagus supaya ketika pemasangan jaringan, uang itu nanti digunakan untuk beli meteran di setiap rumah. Saya tidak bisa janjikan waktunya kapan, karena keputusannya dari Jayapura setelah saya antar aspirasi ke Timika,” tuturnya.

Di hadapan kepala KP PLN Yahukimo, Daud Heluka selaku tokoh masyarakat mengeluhkan tiadanya fasilitas penerangan sejak masyarakat setempat relokasi dari kota. Karena itu, aspirasi masyarakat diminta secepatnya ditindaklanjuti.

“Sudah lima tahun dalam kegelapan. Kami tinggal gelap macam di kampung. Kami butuh penerangan, jadi kami mau secepatnya lokasi kami bisa dijangkau dengan listrik dari PLN,” ujar Daud.

Masyarakat lokasi baru Muara Kali Bonto usai kerja fisik dalam rangka menghadirkan layanan listrik dari PT PLN. (Ardi Bayage – SP)

Yahya Heluka, koordinator swadaya masyarakat yang menggalang dana untuk alat penerangan, menyatakan, kerja fisik tetap dilanjutkan agar PLN bisa masuk ke lokasi baru muara Bonto.

“Beberapa kali kami ke kantor, tetapi tidak bertemu untuk sampaikan permohonan. Hari ini kami senang PLN bisa datang setelah ikuti berita di Suara Papua dan INews Jayapura. Kami berharap untuk secepatnya akses listrik masuk. Uang yang sudah dikumpulkan itu kami siap beli meteran,” kata Yahya.

Baca Juga:  Galang Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana Alam di Yahukimo, KPMY Buka Posko

Lanjut Kerja

Lokasi baru muara kali Bonto dihuni masyarakat suku Ngalik. Mereka mendiami lokasi baru ini sejak lima tahun lalu.

“Sekarang tahun kelima tahun kami tinggal di sini tanpa penerangan,” keluhnya.

Beberapa upaya sudah dilakukan, termasuk berikan proposal dan meminta kejelasan dari pihak PLN meski gagal bertemu. Tetapi, untuk penggalangan dana, bersihkan pinggiran jalan dan lain-lain menurut Yahya tetap dilanjutkan.

“Kami pasti lanjut kerja, karena kami sangat membutuhkan penerangan. Rumah-rumah di sini gelap, listrik harus masuk,” ujar Yahya.

Pekerjaan lain yang terus dilakukan warga lokasi baru, kata Heluka, termasuk kerja kebun dan angkut kayu bakar.

“Hasil kebun dan kayu untuk dijual supaya tambah-tambah sumbangan. Sampai sekarang masyarakat sudah kerja hampir empat bulan. Masyarakat sepakat untuk beli kabel supaya listrik dari PLN cepat masuk di sini,” tuturnya.

Tampak Jln. Yahuli menuju lokasi baru Muara Bonto Dekai yang belum dijangkau fasilitas penerangan dari PT PLN. (Ardi Bayage – SP)

Yahya Heluka juga minta pemerintah daerah melihat masyarakat di muara kali Bonto, terutama bangun jalan dan alat penerangan.

“Selain PLN, kami juga akan berusaha ketemu pemerintah daerah supaya masyarakat di muara kali Bonto yang relokasi pasca konflik antara suku Ngalik dan Kimyal itu bisa mendapatkan akses alat penerangan dan jalan,” urainya.

Baca Juga:  ULMWP: Pembentukan KKR Upaya Menyembunyikan Pelanggaran HAM Papua Dari Perhatian Internasional

Proposal permohonan ke PLN, imbuh Yahya, telah diserahkan sejak tahun 2019 dan yang kedua pada tahun 2020.

“Itu tidak pernah direspons. Sekarang warga di sini minta arahan langsung dari pihak PLN agar upaya pembelian fasilitas yang sedang dilakukan ini cocok pada saat pemasangan kabel. Di sini ada 80 rumah,” kata Heluka.

Sumbangan

Selain iuran wajib per keluarga, tim swadaya juga menerima sumbangan dari pihak lain.

Menurut Ham Heluka, bendahara untuk pengadaan alat penerangan, ada sumbangan dari beberapa senior yang berbaik hati untuk masyarakat di muara kali Bonto.

“Uang dari hasil kerja fisik dan beban setiap rumah sudah kami terima. Minggu kemarin kami juga terima sumbangan dari Sam Heluka, anggota DPRD dari Partai Demokrat, dan Silas Heluka intelektual muda suku Ngalik dari distrik Amuma,” urai Ham.

Begitupun anggota DPRP Hengky Payage, kata Ham, telah dihubungi, tetapi sementara masih kesibukan.

“Uluran tangan dari para senior kami sangat membantu. Tuhan memberkati mereka,” ucapnya sembari mengaku warga lokasi baru muara kali Bonto sudah lama merindukan layanan penerangan.

Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Human Rights Monitor Update Pengungsian Ribuan Warga Bibida Kabupaten Paniai

0
Masyarakat meninggalkan rumah mereka karena takut dengan operasi pasukan keamanan dan kekerasan bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pasukan keamanan Indonesia.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.