JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dua Anggota Parlemen dari Partai Hijauh Selandir Baru dalam debate parlemen pada 9 Juni 2022, mempertanyakan Menteri Luar Negerinya terkait pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua.
Pertanyaan itu disampaikan Anggota Parlemen Partai Hijau, Teanau Tuiono dan Golriz Ghahraman kepada Nanaia Mahuta, Menlu Selandia Baru yang termuat dalam pertanyaan lisan nomor 12 kepada Menlu NZ bahwa apakah Wellington menyampaikan kekhawatiran HAM di tanah Papua kepada Jakarta.
Hal itu berkaitan dengan kekawatiran Amnesty International Indonesia yang menyerukan pemerintah Indonesia pekan lalu untuk penggunaan kekuatan yang berlebihan di Papua terhadap pengunjuk rasa yang berunjuk rasa menentang rencana Jakarta untuk membuat provinsi baru di wilayah paling timur negara itu.
Ada kurangnya konsultasi seputar langkah yang akan melihat peningkatan aparat administrasi dan keamanan Indonesia di Papua.
Hal itu lalu direspon oleh Menlu Selandia Baru, Nanaia Mahuta yang mengatakan bahwa Selandia Baru menghormati integritas teritorial Indonesia. Tetapi katanya dirinya telah mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua dengan mitranya di Jakarta, dan termasuk dengan Presiden Widodo.
Ia juga ditanya soal komitmen para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik untuk Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa diizinkan mengunjungi West Papua. Jika demikian, apa yang akan dilakukan selain bertemu dengan komisaris.
Nanaia Mahuta meresponya dengan mengatakan bahwa pihaknya mendukung pendekatan Forum Kepulauan Pasifik untuk keterlibatan terbuka dan konstruktif dengan Indonesia mengenai HAM di Papua dan seruan pemimpin Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB agar diizinkan mengunjungi Papua.
“Ketika saya bertemu dengan Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa tahun ini, saya jelas bahwa New Zealand sangat mendukung pekerjaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan mendorong semua negara untuk mengizinkan akses kunjungan,” katanya.
Pertanyaan lain adalah mengenai dukungan referendum yang selalu digaungkan rakyat Papua di tanah Papua.
“Apakah Menlu mendukung seruan dari Papua Barat untuk referendum tentang penentuan nasib sendiri bagi rakyat mereka?” kata Teanau Tuiono.
“Kami menghormati sepenuhnya, seperti yang saya katakan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Perbedaan yang ditawarkan Selandia Baru kepada negara lain adalah contoh komparatif dalam kaitannya dengan ekspresi hak dan kepentingan masyarakat adat. Tapi biarkan menjadi jelas. Konteks di mana Selandia Baru dapat berbagi pengalamannya akan berbeda dengan negara lain.”
“Saya sadar bahwa ini adalah masalah sensitif dan seringkali tidak mudah bagi negara lain untuk menangani masalah adat. Kami terus mendorong dialog aktif antara semua pihak di Indonesia untuk menemukan jalan ke depan, dan, jika diminta, Selandia Baru akan berbagi pengalamannya,” jelasnya.
Selain itu hal serupa ditanyakan oleh Golriz Ghahraman, anggota parlemen lainnya dari Partai Hijau Selandia Baru.
Katanya, langkah apa yang akan diambil Menlu untuk memastikan Selandia Baru tidak berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dengan mengimpor kayu dan mineral dari Indonesia, meskipun diproduksi di Papua Barat, alih-alih terus menyangkal hak-hak masyarakat adat Papua Barat.
“Kami terus melakukan advokasi dengan Indonesia terkait dengan masalah hak asasi manusia dan termasuk terhadap masyarakat adat di Papua. Sekali lagi, kami menghormati kedaulatan mereka [Indonesia]. Kami mengangkat masalah ini dengan mereka. Terserah mereka untuk bertindak,” ujar Golriz.
Editor: Elisa Sekenyap
