WAMENA, SUARAPAPUA.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Laapago menyatakan siap mobilisasi rakyat Papua untuk melakukan mogok sipil nasional (MSN).
Mardy Heluka, ketua KNPB Wamena, mengatakan, MSN merupakan solusi yang akan diambil jika pemerintah Indonesia bersama oknum elit politik lokal terus memaksa lanjutkan Otsus dan mekarkan daerah otonom baru (DOB) tanpa mempertimbangkan suara rakyat Papua.
“Pemaksaan kehendak Jakarta yang didukung beberapa elit politik Papua ini harus dan harus dihentikan. Otsus dan pemekaran daerah otonom baru tidak pernah rakyat Papua minta. Stop! Rakyat Papua siap mogok sipil nasional sebagai solusinya,” ujar Mardy.
Penegasan itu juga ia sampaikan di hadapan ribuan massa aksi yang memadati halaman kantor DPRD Jayawijaya, Jumat (3/6/2022) lalu.
Tidak hanya Mardy Heluka. Sikap yang sama ditegaskan lagi secara bergantian oleh delapan ketua KNPB se-wilayah Laapago.
“Rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke, yang ada di pulau-pulau, gunung-gunung dan yang ada di pesisir pantai, kami tidak segan-segan ketika Lenis Kogoya dan Befa Yigibalom serta lainnya mau menghadirkan pemekaran di Tanah Papua, maka kami sekalian mobilisasi umum untuk melahirkan mogok sipil nasional (MSN). Sekali lagi, kami akan mobilisasi rakyat Papua untuk mogok sipil nasional di Tanah Papua karena inilah solusi terbaik untuk menentukan nasip bangsa Papua,” tegasnya.
Mardy akui, secara organisasi, agenda MSN telah dicetuskan oleh KNPB pada tahun 2018 silam.
“Cepat atau lambat, Papua pasti merdeka. Karena ideologi Papua merdeka lahir bukan dari rahimnya ibu pertiwi, tetapi ideologi ini lahir dari orang Papua sendiri. Maka, yakin atau tidak yakin, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, Papua tetap akan merdeka,” ujarnya.
Lanjut Mardy, “Hari ini saya yakin dan percaya bahwa 99 persen rakyat Papua akan persiapkan diri untuk menentukan nasip masa depannya sendiri melalui referendum.”
“Atas nama tulang belulang rakyat Papua yang telah mendahului kita, atas nama Allah dan alam bangsa Papua, dengan tegas kami menolak pemekaran kabupaten ataupun provinsi di Tanah Papua. Kami mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera cabut Otsus jilid dua yang disahkan oleh DPR RI.”
Masih menurut Mardy Heluka, Otsus dan produk lainnya bukan jaminan bagi seluruh rakyat Papua.
“Justru sebaliknya, Otsus dan pemekaran DOB adalah jembatan untuk masuknya para kapitalisme, imperialisme, liberalisme untuk mengeruk kekayaan alam kita di tanah ini. Rakyat pasti tambah miskin dan mati bodoh-bodoh di atas negerinya sendiri. Kami tidak mau itu terjadi,” ujar Heluka.
Dolia Ubruangge, ketua KNPB Nduga, juga senada.
Ubruangge atas nama rakyat dan tulang belulang yang berserahkan di hutan rimba Ndugama, menyatakan tetap tolak segala kebijakan dari pemerintah Indonesia.
“Jakarta jangan memaksakan kehendaknya kepada bangsa Papua untuk menerima segala macam gula-gula politik. Rakyat sudah tolak semua itu, termasuk yang namanya Otsus jilid dua dan pemekaran DOB,” tegasnya.
Dolia juga mengaku sangat kecewa sama pemerintah yang terus membiarkan masyarakat Ndugama hidup dalam tekanan bahkan sampai bertahun-tahun di lokasi pengungsian.
“Semua rakyat Papua khususnya rakyat dan para pejabat Nduga yang saat ini hadir dan dengar, ingat baik-baik bahwa rakyat Ndugama masih ada di hutan belantara, dalam gua dan di mana-mana. Mereka tidak makan baik selama empat tahun. Saya tegaskan, orang Ndugama satu pun tidak boleh mendukung. Kita sudah tolak dan mendesak pemerintah Indonesia segera cabut Otsus jilid dua karena disahkan secara sepihak,” ujar Dolia.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
