WAMENA, SUARAPAPUA.com — Sepi Wanimbo, ketua Pemuda Baptis West Papua, menegaskan, rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB) yang sedang digodok pemerintah pusat sejatinya bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua.
“Sejak tahun 1963 sampai 2000-an kebawah rakyat Papua merasakan langsung berbagai masalah tanpa solusi dari pemerintah Indonesia, makanya pernah tuntut pisah dari NKRI. Masalah dan kasus di Tanah Papua terus terjadi di mana-mana, dan pemerintah balas tuntutan kemerdekaan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Setelah dua puluh tahun lebih ini Otsus tidak menjamin dan tidak menyelesaikan persoalan, justru semakin meningkat dan ada di tingkat yang mengkhawatirkan,” bebernya melalui keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).
Selama Otsus diberlakukan, ia mencatat, banyak kasus tanpa solusi komprehensif dan korbannya rakyat kecil di Tanah Papua.
“Masalah demi masalah terus meningkat sampai saat ini rakyat kecil yang jadi korban di atas tanah dan negerinya sendiri,” ujarnya.
Sepi juga mengungkapkan fakta tragis di beberapa kabupaten yang hingga kini belum aman. Menurutnya, kondisi tersebut patut disayangkan karena terkesan dibiarkan dan tidak ada upaya perdamaian.
“Sampai hari ini kondisi terkini rakyat Ndugama, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maybrat juga daerah lain di Tanah Papua, belum aman bahkan warganya masih mengungsi ke daerah lain karena kampung mereka sudah dikuasai oleh pasukan militer,” tuturnya.
“Lebih menyedihkan lagi itu anak-anak sebagai penerus masa depan Papua jadi korban tidak bisa sekolah sama seperti teman-teman mereka di daerah lain di Tanah Papua yang sedang mengikuti proses belajar mengajar dengan aman dan baik.”
Bagi Wanimbo, kondisi tersebut disimpulkan sebagai wajah dari Otsus selama 20 tahun di Tanah Papua. Bahkan selama itu juga orang asli Papua bukan jadi tuan di negerinya sendiri.
“Orang asli Papua justru menjadi tamu di negerinya sendiri. Contoh sederhananya seperti ojek, sopir taksi angkot, sekuriti di setiap kantor atau toko, rental mobil, dagang sayur di pasar termasuk pinang, karyawan hotel, karyawan perusahaan, didominasi orang pendatang. Begitupun pada saat rekrutmen CPNS di setiap instansi dan kursi parlemen di setiap kabupaten dan kota malah dikuasai oleh non Papua,” urainya.
Jika faktanya demikian, Wanimbo bertanya, untuk siapakah elit politik Papua hari ini mati-matian perjuangkan Otsus jilid dua dan DOB di Tanah Papua?.
“Rakyat Papua yang nantinya bisa kerja di provinsi baru itu sementara sedang mengungsi di mana-mana. Lapangan kerja orang asli Papua sudah dikuasai oleh non Papua. Selama ini saja sudah seperti begitu. Dengan provinsi baru, ekspansi besar-besaran sudah pasti terjadi. Itu transmigrasi dalam metode baru,” kata Sepi.
Alasan klasik dari elit politik Papua bahwa DOB akan menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan orang Papua, menurut Sepi Wanimbo, justru sebaliknya.
“Pastinya pemekaran akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua dengan pengalaman kita hidup di era Otsus dua puluh tahun lebih ini. Selama Otsus yang lalu tidak pernah ada keberpihakan bagi orang asli Papua dalam berbagai bidang, tetapi hanya turunkan dana tanpa ada kewenangan penuh kepada pemerintah daerah. Mau lanjut model begitu sama saja dengan gula-gula politik,” bebernya.
Pemaksaan
Pemerintah dianggap tidak bijak terhadap seluruh provinsi yang ada, dari Sabang sampai Merauke. Ia mencontohkan, di pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sumatera dan daerah lain di luar Papua, penduduknya ada yang lima puluh juta dan bahkan lebih dari itu dengan jumlah SDM sangat banyak. Usulan pemekaran daerah baru yang diajukan pun hingga kini tidak pernah direspons.
“Untuk Papua, dengan dua provinsi dengan jumlah penduduk tidak memenuhi syarat, justru mau mekarkan provinsi baru. Kesannya ada unsur pemaksaan kepada orang asli Papua untuk harus terima, padahal rakyat sudah tolak. Lalu, pemekaran provinsi baru untuk siapa? Ini ada apa?” tanyanya.
Sepi Wanimbo juga tegaskan, pembentukan DOB di Tanah Papua harus ditangguhnya. Jika pemerintah pusat ingin bangun Papua, silakan bangun dua provinsi yang ada itu saja, tidak lagi menambah provinsi baru.
Menurutnya, hal itu mengingat keuangan negara yang dikabarkan sampai saat ini semakin meningkat utangnya.
“Utang negara semakin naik. Kalau ada pemekaran pasti butuhkan anggaran yang besar untuk bangun daerah baru, sementara negara kita utangnya melonjak tinggi. Pemerintah pusat akan ambil dana dari mana untuk bangun daerah baru?,” tanya Sepi.
“Kemungkinan besar pulau Papua bisa jadi jaminan untuk pinjam uang di negara lain. Kalau utangnya tidak lunas, sewaktu-waktu Papua bisa diambil alih oleh negara luar,” prediksinya.
Wanimbo melihat sikap rakyat Papua sudah jelas menanggapi kebijakan pemerintah, bahwa 95% menolak adanya pembentukan DOB.
“Dengan adanya pengalaman trauma di atas yang saya sampaikan sebagian kecil itu, maka elit politik Papua harus bersatu hati harus mendukung penuh sikap rakyat kecil karena mereka yang akan merasakan dampak baik dan buruk di kemudian hari. Elit politik Papua dipercayakan rakyat untuk perjuangkan nasib rakyat dengan jujur dan benar,” pungkasnya.
Fakta selama ini yang terjadi bagi elit politik Papua, kata Sepi, tidak peka terhadap penderitaan rakyat dan bahkan segala keluh-kesah rakyatnya justru diperalat untuk meraup kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Elit politik sudah lihat tetapi pura-pura tidak lihat, dengar tetapi pura-pura tidak dengar penderitaan, keluh-kesah rakyatnya tahu tetapi pura-pura tidak tahu, ini model pemimpin yang berpikir kepentingan pribadi dan kepentingan Jakarta saja.”
Ia bahkan tidak memungkiri bahwa kenyataan pahit yang sudah dirasakan orang Papua selama puluhan tahun tidak bakal berhenti selama masih di negara ini.
“Selama kita orang Papua hidup bersama di negara ini pasti penderitaan akan terus menerus meningkat dari waktu ke waktu. Para elit politik Papua dan seluruh rakyat Papua harus kompak satu hati dan satu pikiran untuk menyatakan nilai-nilai keadilan, kebenaran serta kejujuran di tanah ini,” ujar Wanimbo.
Terpisah, Sony Lokobal, ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) wilayah Laapago, mengaku khawatir jika pemerintah pusat terus mendorong pembentukan DOB tanpa memperhatikan sumber daya manusia (SDM) yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat.
“Dua provinsi (Papua dan Papua Barat) saja, pemanfaatannya sangat minim. Jadi, pemerintah pusat harus tinjau kembali kebijakannya,” ujar Sony.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
