DEKAI, SUARAPAPUA.com — Banyak cara dilakukan untuk memperingati 1 Juli 1971 yang diyakini sebagai hari proklamasi kemerdekaan Papua Barat. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia memperingatinya dalam bentuk seminar nasional.
Kegiatan seminar diadakan di Asrama Mahasiswa Papua Cenderawasih V, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/7/2022).
“KNPB Konsulat Indonesia mengadakan seminar nasional dalam rangka memperingati hari bersejarah 1 Juli. Seminar ini dihadiri ratusan mahasiswa Papua di Sulawesi Utara,” kata Ancelmus Chambu kepada suarapapua.com dari Manado.
Ancelmus menjelaskan, seminar bertujuan membangun kesadaran kolektif generasi muda Papua untuk menyadari dan mengetahui sejarah bangsanya.
“Perlu membangun kesadaran bahwa bangsa Papua Barat sudah dan sedang dijajah oleh kolonial dan imperialis serta kapitalisme global. Selama puluhan tahun kesadaran rakyat Papua dikooptasi oleh hegemoni negara kolonial, kapitalisme global dan imperialisme,” ujarnya.
Menurut Ancelmus, bukti penjajahan terlihat dalam berbagai fakta di Tanah Papua. Selain rakyat hidup dibawah garis kemiskinan, bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sosial budaya makin dihancurkan hingga orang asli Papua tidak berdaya di atas tanah airnya sendiri.
“Penjajahan secara sistematis dan struktural. Bukti lain, maraknya pelanggaran HAM dan eksploitasi sumber daya alam secara masif. Mirisnya lagi, Otsus dan DOB disahkan itu lonceng pemusnahan orang asli Papua,” bebernya.
Kendati Jakarta paksakan Otsus dilanjutkan dan mekarkan provinsi baru, ujar Ancelmus, semangat juang bangsa Papua tidak akan pernah padam. Baginya, jalan pembebasan dari genggaman tangan penjajah harus ditempuh dengan konsolidasi besar-besaran.
“Rakyat Papua mau bebas dari kolonialisme, maka solusinya lakukan konsolidasi besar-besaran dan mogok sipil di seluruh West Papua. Kita bersatu dan lawan,” tegas Ancelmus.
Dari Jayapura, Ones Suhuniap, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat menjelaskan sejarah proklamasi kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1971 dilakukan dibawah pimpinan Set Y. Rumkorem di mabes OPM Victoria.
“Set Rumkorem adalah seorang TNI yang kemudian membelot dan bergabung dengan OPM untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua karena dia menyaksikan langsung rentetan kejahatan militer Indonesia terhadap bangsa Papua menjelang dan selama PEPERA 1969,” ujarnya.
Sementara itu, Veronica Koman melalui zoom menyatakan, rakyat Papua tidak bisa hidup bersama Indonesia karena sejarah penjajahan berlangsung sangat keji selama puluhan tahun sejak proses aneksasi.
“Papua tidak bisa bersama kejinya penjajahan Indonesia selama puluhan tahun. Indonesia adalah kolonial abad 21 di Tanah Papua. Secara hukum dan politik, bangsa Papua sudah terdaftar di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang disebut resolusi PBB 1514. Oleh arena itu, West Papua tidak dapat dibatasi oleh siapapun baik pemerintah Indonesia maupun PBB itu sendiri,” urainya.
Koman kemudian berpesan kepada orang asli Papua baik pelajar, mahasiswa, pemuda bersama seluruh rakyat bersatu dalam wadah pergerakan agar membangun konsolidasi untuk wujudkan solusi yang diimpikan.
“Hanya dengan begitu bangsa West Papua bisa terlepas dari belenggu penindasan kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme global,” ujar Veronica.
Pewarta: Atamus Kepno
Editor: Markus You
