PasifikPenolakan Izin Berlabuh Kapal Coast Guard AS di Honiara Adalah Informasi yang...

Penolakan Izin Berlabuh Kapal Coast Guard AS di Honiara Adalah Informasi yang Salah

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare telah mengklarifikasi informasi yang beredar di media internasional tentang penolakan permintaan berlabuh kapal penjaga pantai [Coast Guard] Amerika Serikat, Oliver Henry dan HMAS Spey di pelabuhan Honiara. Bahwa informasi yang beredar di media internasional terkait hal tersebut merupakan informasi yang salah.

Berbicara pada upacara penyambutan kunjungan Kapal Rumah Sakit Amerika Serikat, USNS Mercy di Honiara malam ini, Rabu (31/8/2022), Sogavare mengatakan telah ada penundaan dalam pemberian persetujuan untuk masuk ke negara itu kepada kapal Penjaga Pantai AS Oliver Henry, terutama karena informasi yang tidak sesuai dikirim ke Kantor Perdana Menteri pada tepat waktu.

Kantor Perdana Menteri mencari dan menerima informasi yang diperlukan pada 20 Agustus 2022, lalu persetujuan diberikan kepada kapal Penjaga Pantai AS Oliver Henry untuk memasuki negara itu dan berpartisipasi dalam acara the FFA operation Islands Chief event pada 20 Agustus 2022.

Baca Juga:  Polisi Bougainville Berharap Kekerasan di Selatan Mereda

“Sayangnya, pada saat persetujuan dikomunikasikan pada malam 20 Agustus 2022, kapten kapal telah memutuskan untuk meninggalkan perairan kami,” kata Sogavare sebagaimana dikutib dari the Solomon Star News.

Sementara dengan kapal HMAS Spey, kata Sogavare di mana proses persetujuan untuk memasuki Kepulauan Solomon dibatalkan di saat Kantor Perdana Menteri menerima pemberitahuan dari Komisi Tinggi Inggris di Honiara, bahwa mereka tidak lagi meminta persetujuan HMAS Spey untuk memasuki negara tersebut.

Penundaan persetujuan ini menunjukkan perlunya pemerintah meninjau dan menyempurnakan persyaratan dan prosedur persetujuannya untuk mengunjungi kapal militer ke Kepulauan Solomon.

Baca Juga:  Pasukan Keamanan Prancis di Nouméa Menjelang Dua Aksi yang Berlawanan

“Untuk tujuan ini, kami telah meminta mitra untuk memberi kami waktu guna meninjau dan menerapkan proses baru kami, sebelum mengirim permintaan lebih lanjut untuk kapal militer memasuki negara ini. Setelah mekanisme baru diterapkan, kami akan memberi tahu Anda semua. Kami mengantisipasi proses baru menjadi lebih lancar dan tepat waktu,” tambah Sogavare.

Pemerintah telah meminta semua negara mitra yang berencana melakukan kunjungan angkatan laut atau patroli agar menundanya hingga mekanisme nasional yang direvisi di keluarkan. Ini akan berlaku secara universal untuk semua kapal angkatan laut yang berkunjung.

Kepulauan Solomon memiliki pengalaman kurang baik tentang kapal angkatan laut asing yang memasuki perairan negara itu pada tahun ini, terutama yang masuk tanpa izin diplomatik. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan pemerintah guna menghindari insiden seperti itu terulang kembali.

Baca Juga:  Angkatan Bersenjata Selandia Baru Tiba di Honiara Guna Mendukung Demokrasi Pemilu Solomon

Kepulauan Solomon ingin melihat kemitraan untuk membangun kapasitas nasional guna mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif. Setelah proses dan prosedur ada, penangguhan kunjungan kapal angkatan laut akan dicabut.

Pemerintah telah mengkomunikasikan posisinya kepada semua negara yang meminta untuk mengirim kapal angkatan laut ke perairan Kepulauan Solomon.

Sementara itu, Pemerintah dan masyarakat Kepulauan Solomon menyambut baik kunjungan Kapal Rumah Sakit Amerika Serikat USNS Mercy yang kini berada di Honiara.

Tim Medis Amerika Serikat dalam kemitraan dengan Kementerian Kesehatan dan Layanan Medis akan melaksanakan sejumlah program kesehatan di Ibu Kota dan di beberapa provinsi selama beberapa hari ke depan.

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

20 Tahun Menanti, Suku Moi Siap Rebut Kursi Wali Kota Sorong

0
"Kami ingin membangun kota Sorong dalam bingkai semangat kebersamaan, sebab daerah ini multietnik dan agama. Kini saatnya kami suku Moi bertarung dalam proses pemilihan wali kota Sorong," ujar Silas Ongge Kalami.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.