Gubernur Lukas Enembe Bisa Berobat ke Luar Negeri

0
774

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Meski bertatus tersangka kasus gratifikasi, Gubernur Papua, Lukas Enembe bisa berobat ke luar negeri hingga tanggal 26 September 2022.

Hal ini diungkapkan Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening. Dia mengatakan, kliennya telah mengantongi izin untuk pergi ke luar negeri. Roy menanggapi kabar pencekalan Lukas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti dilansir tempo.co, Roy menyatakan bahwa Lukas akan berangkat ke Singapura untuk menjalani pengobatan pada hari ini, 12 September 2022 hingga 26 September 2022. Izin kepada Lukas itu, menurut dia, diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa surat izin berobat ke luar negeri yang diterbitkan untuk Gubernur Papua Lukas Enembe tidak dapat mengganggu proses hukum yang berjalan.

Baca Juga:  Meski Dibubarkan, Struktur Kerja ULMWP Resmi Dikukuhkan dari Tempat Lain

“Surat izin berobat yang dikeluarkan Kemendagri tidak memiliki konsekuensi untuk mencegah langkah-langkah hukum dari lembaga penegak hukum. Juga, surat izin berobat tersebut tidak dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengelak dari kewajiban dan proses hukum yang harus dijalaninya,” sebut staf khusus bidang politik Mendagri Kastorius Sinaga seperti dilansir Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

ads

Kastorius menjelaskan, permohonan dari Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura sampai ke meja Mendagri Tito Karnavian pada 31 Agustus 2022. Kemendagri lalu memproses permohonan itu sesuai prosedur dan ketentuan yang ada.

Dia mengatakan, permohonan Lukas untuk berobat pada 12-26 September 2022 diproses Kemendagri sebelum mengetahui tentang penetapan tersangka oleh KPK atas mantan Bupati Puncak Jaya itu.

Baca Juga:  LME Digugat Ke Pengadilan Tinggi Inggris Karena Memperdagangkan 'Logam Kotor' Dari Grasberg

“Tak ada kaitan peristiwa antara pemberian izin berobat Kemendagri dengan langkah hukum KPK dan juga, saat izin itu diproses, Kemendagri tidak memiliki informasi tentang kasus hukum Gubernur Lukas Enembe. Kemendagri tidak mengetahui rencana langkah hukum KPK kepada yang bersangkutan,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini KPK.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar negeri.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan, pencegahan ini diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dua hari sebelumnya.

Baca Juga:  Prof. Otto Cornelis Kaligis Bicara Lukas Enembe: Kasus Politik!

“Pencegahan berlaku selama enam bulan,” kata Surya.

Surya mengatakan, pihaknya menerima permohonan pencegahan itu pada Rabu (7/9/2022) lalu. Pencegahan atas Lukas Enembe berlaku sampai 7 Maret 2023.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan, kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 5 September 2022. “Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan, itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK, 5 September Bapak Gubernur sudah jadi tersangka, padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya,” kata Roy Renin.

REDAKSI

Artikel sebelumnyaPresiden Prancis Minta Menlunya untuk Menemukan Solusi Soal Kaledonia Baru
Artikel berikutnyaKomitmen Setengah Hati Tidak Mampu Melindungi Hak Masyarakat Adat di Lembah Grime Nawa