PartnersPresiden Prancis Minta Menlunya untuk Menemukan Solusi Soal Kaledonia Baru

Presiden Prancis Minta Menlunya untuk Menemukan Solusi Soal Kaledonia Baru

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Menteri hubungan luar negeri Prancis yang baru, Jean Francois Carenco diberitahu Presiden Prancis agar ‘menemukan Solusi’ untuk kebuntuan soal status masa depan Kaledonia Baru.

Carenco memulai kunjungannya di pertemuan wilayah kepulaun Loyalitas, di sebelah barat daratan Kaledonia.

Ia disambut dengan cara adat Kanak, setelah itu rombongan menuju lokasi Tebing Easo, tempat wisata terbaik.

Baca Juga:  Marc Neil-Jones, Perintis Media di Vanuatu Meninggal Dunia

Anggota Kongres Wali Wahetra mengatakan pidato menteri menyebutkan bahwa hak berdaulat Kaledonia seperti yang tertulis dalam Konstitusi Prancis.

“Itu cukup positif, tetapi itulah tujuan pertemuan itu. Dia berbicara tentang hak penentuan nasib sendiri yang sangat saya hargai,” katanya.

“Dia juga mengatakan bahwa hal itu adalah hak yang tertulis dalam konstitusi yang tetap, yang akan tetap dan akan datang.”

Baca Juga:  Kepulauan Marshall Mengubah Suara Ukraina di PBB

“Tuan Carenco mengatakan dalam pidatonya bahwa Presiden Macron menyuruhnya untuk ‘menemukan solusi’ terbaik.”

Wali Wahetra juga mengatakan bahwa Carenco membahas menyebut bahwa Kaledonia Baru memiliki tanda-tanda identitas dan tanda-tanda kedaulatan, tetapi juga hak referendum.

Namun dia mengatakan bahwa partai-partai pro-kemerdekaan tidak merencanakan referendum lagi.

“Kami butuh dialog, karena partai-partai anti-kemerdekaan masih setuju dengan referendum yang telah terjadi Juli lalu, yang mana telah diusulkan oleh Tuan Lecornu.”

Baca Juga:  Menlu Prancis Mengakhiri Pembicaraan Dengan Kaledonia Baru, Akan Bertemu Kembali Akhir Maret

“Kami sama sekali tidak ada dalam agenda ini dan kami sama sekali tidak menginginkan referendum lain.”

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Yayasan Pusaka Luncurkan Laporan “Na-Afsya”

0
“Banyak tantangan yang dihadapi ketika kita bersama suku Afsya berjuang untuk melidungi wilayah adatnya dari ancaman perusahaan kepala sawit. Dengan adanya laporan ini kita berharap masyarakat luas dapat memahami serta ikut bersolidaritas bersama suku Afsya untuk menjaga dan melindungi wilayah adat mereka,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.