SORONG, SUARAPAPUA.com — Very Onim, salah satu pemuda asal Kabupaten Sorong Selatan mengkritisi kebijakan Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang menganggarkan uang senilai 60 Miliar untuk pemekaran DOB Papua Barat Daya dari provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk.
Menurut Very, langkah yang diambil Pj Gubernur Papua Barat adalah tidak elok. Harusnya anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sampai saat ini masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah di Kabupaten dan Kota.
“Otsus sudah gagal bangun SDM Papua. Jadi uang 60 Miliar itu harusnya digunakan untuk untuk penambahan tenaga guru. Karena pendidikan saat ini menjadi masalah utama yang harus disikapi serius. Data akademisi Unipa mengungkapkan bahwa 500.000 penduduk usia sekolah yang tidak sekolah di tanah Papua. Bukan angka yang kecil, tapi sangat besar,” bebernya mengkritisi kebijakan Pj Gubernur Papua Barat pada Selasa (18/10/2022) di Sorong, Papua Barat.
Dia menilai 60 Miliar untuk mendorong pemekaran DOB Papua Barat Daya adalah upaya yang sia-sia dan hambur-hamburkan uang. Sebab ada masalah krusial yang harus disikapi segera, salah satunya adalah masalah pendidikan.
“Banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengenyam pendidikan dengan baik padahal pendidikan adalah hak dasar setiap orang di muka bumi tetapi Negara bersama pemerintah provinsi dan daerah telah melakukan pembiaran terhadap generasi penerus tanah Papua. Uang sebanyak itu harusnya digunakan untuk perbaikan pendidikan di Papua Barat,” tegasnya.
Ia mempertanyakan pemerintah pusat kenapa DOB didesak sedangkan moratorium belum dicabut oleh presiden. Pemerintah pusat, provinsi dan daerah harusnya membenahi persoalan pendidikan di provinsi PB sebelum memaksakan kehadiran PBD karena sampai saat ini banyak masyarakat yang kesulitan menyekolahkan anak-anaknya.
Seperti dikutip media ini dari CWM News, Paulus Waterpauw, penjabat gubernur PB menganggarkan anggaran 60 miliar untuk perencanaan yang belum tercover, salah satunya termasuk persiapan untuk mengantisipasi keputusan provinsi PBD.
Dia mengatakan apabila PBB diputuskan dalam waktu dekat maka sebagai provinsi induk harus menyiapkan anggaran. Anggaran tersebut terlepas dari hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia se- provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota.
“Itu memang diperuntukan bagi perencanaan yang belum tercover. Termasuk juga kita ada penambahan provinsi baru. Ya kita mengantisipasi Provinsi Papua Barat. Kalo pemerintah putuskan dalam waktu dekat. Kita propinsi Induk juga harus siapkan anggaran,” jelas pejabat yang dilansir dari channel CWM, pada 27 September 2022.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
