JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Berbagai ekses buruk dari kehadiran PT Freeport Indonesia selama setengah abad lebih sangat terasa terutama dalam kaitan dengan lingkungan hidup. Dampak ikutan lain juga turut dirasakan langsung masyarakat setempat, antara lain pendangkalan sungai, kehilangan mata pencaharian hingga krisis pangan lokal.
Adolfina Kuum, koordinator umum Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh (Lepemawi), mengungkapkan, berbagai dampak sejak kehadiran perusahaan raksasa itu pada tahun 1967 melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing nomor 1 tahun 1967 di wilayah adat suku Amungme, Kamoro dan Sempan terus berlangsung hingga sekarang.
“Akibat adanya perusahaan Freeport dengan pembuangan limbah beracun kimia ke sungai Aijkwa atau sungai Wanogong, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat asli di wilayah pesisir Timika yakni suku Kamoro, Amungme dan suku Sempan di distrik Jita, distrik Agimuga, dan distrik Manasari di wilayah Mimika Timur Jauh,” ujar Adolfina dalam dialog yang diadakan Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, Selasa (1/11/2022) di aula P3W, Padangbulan, Abepura, kota Jayapura.
Adolfina menyatakan, dampak dari pembuangan limbah PT Freeport Indonesia membawa malapetaka langsung terhadap masyarakat setempat.
“Masyarakat di wilayah Mimika Timur Jauh merasakan langsung malapetakanya selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Adolfina bersama tim memaparkan puluhan persoalan yang didapati di lapangan terkait dengan dampak dari beroperasinya PT Freeport Indonesia di kabupaten Mimika.
Antara lain, sungai-sungai terkena limbah, krisis air bersih, kematian ikan secara massal, hilangnya mata pencaharian, krisis pangan lokal, kesehatan masyarakat terganggu, pohon-pohon mengering, akses jalur transportasi laut yang terisolir, hilangnya budaya dan mitos suku asli setempat, hingga pengungsian masyarakat adat.
“Ini sedikit dari beberapa dampaknya. Selama sepuluh tahun terakhir kami dokumentasikan berdasarkan riset lapangan,” kata Doly Kuum, sapaan akrab aktivis perempuan Amungme itu.
Selain riset dan pendokumentasian, tim yang dipimpinnya juga melakukan mediasi, sosialisasi, kampanye, sekaligus membangun pendidikan kesadaran bagi perempuan korban di area lingkar tambang.
Tim juga berusaha membangun negosiasi dengan pemerintah dan perusahaan terkait dampak pembuangan limbah ke wilayah pesisir. Hanya saja hingga sejauh ini belum maksimal karena tim menghadapi kendala di lapangan.
“Upaya kami selama ini mengingat ada temuan fakta miris yang benar-benar dialami langsung oleh suku-suku di Mimika. Masyarakat di sana merasakan langsung tragisnya dampak-dampak dari pembuangan limbah,” ujar Doly.
Salah satu dampak nyata yang dirasakan oleh 6,484 orang yang mendiami tiga distrik (Jita, Agimuga, dan Manasari), kata Doly, saat ini tidak lagi memiliki akses jalur transportasi laut karena sungai yang menjadi jalur transportasi utama mereka telah mengalami sendimentasi dan pendangkalan akibat pembuangan limbah.
Dalam diskusi bertajuk ‘Dampak PT Freeport Indonesia pada lingkungan hidup di Mimika’, Doly mengatakan, “Sebagai anak adat dan juga sebagai perempuan pemberi kehidupan di sekitarnya mempunyai tanggung jawab untuk memediasi masalah ini kepada pihak pemerintah, LSM, lembaga adat, dan PT Freeport sebagai pelaku akar masalah pencemaran lingkungan serta pembunuh segala habitat di tanah Amungsa bumi Kamoro.”
Menurutnya, kehadiran PT Freeport selama 56 tahun bagi suku Amungme, Kamoro, dan Sempan, telah merubah kehidupan peradaban mereka.
Lebih jauh dibeberkan, pembuangan limbah beracun kimia ke sungai Aijkwa berdampak sungai-sungai tercemar, krisis air bersih, ekosistem laut dan darat rusak terkontaminasi limbah, tempat keramat hilang, degradasi pulau kecil, kematian ikan secara massal, hingga makanan laut mulai mati perlahan-lahan.
Selain itu, sehari-hari mereka menghirup udara dan mengkonsumsi air sungai yang tercemar, kehilangan produksi pangan lokal (sagu) ubi, talas dan pisang kehilangan tempat berburu, hutan, sungai, laut, pohon mengering, sungai jadi dangkal dan hilang karena sendimentasi, kehilangan dusun yang berakibat pengungsian di atas tanah adat mereka sendiri.
“Akibat dari itu, wabah penyakit kulit, penyakit menular, sesak nafas, badan gatal-gatal, gangguan pernapasan adalah penyakit yang sering dijumpai dalam masyarakat di kampung seolah-olah ini jadi penyakit turunan moyang mereka,” tutur Doly.
Mendengarkan pemaparan dari tim tersebut, ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai, mengatakan, data yang dipaparkan aktivitas lingkungan di Mimika dibawah pimpinan Adolfina Kum bersama timnya tidak jauh berbeda dengan keterangan dari berbagai pihak yang diterima saat melakukan kunjungan kerja dan reses ke kabupaten Mimika.
“Tim ini selalu melakukan advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan pendangkalan sungai yang terjadi di Mimika Timur Jauh. Kerusakan lingkungan tersebut menurut informasi terjadi karena operasi dari pertambangan PT Freeport Indonesia,” kata John.
Anggota DPRP yang mewakili wilayah dari Nabire hingga Mimika itu juga sudah sering melakukan kunjungan ke Timika dan mendengarkan langsung keterangan sama seperti yang disampaikan oleh warga yang berdomisili di Timika termasuk dari anggota DPRD Mimika.
John berharap agar berbagai persoalan tersebut harus dicarikan solusi agar dampak buruk tidak terus menerus dirasakan oleh masyarakat setempat.
Untuk itu, pihaknya merasa perlu didiskuikan lebih lanjut untuk mencari solusi sekaligus menjembatani tim Lepemawi untuk dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.
“Selama ini sudah ada berbagai permasalahan, seperti juga yang dibeberkan oleh tim Lepemawi. Selanjutnya kami akan memfasilitasi tim ini dengan mengadakan fokus grup diskusi dalam rangka mencari solusinya agar dampak dari fakta-fakta miris itu tidak berlanjut semakin parah,” kata John.
Pewarta: Markus You
