JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — United States Agency for International Development (USAID) mengalokasikan dana sebesar 10 juta dolar Amerika untuk mendukung rencana induk percepatan pembangunan di Papua.
Dana 10 juta dollar AS atau setara dengan 156,8 miliar rupiah dengan kurs 1 dollar = 15 ribu rupiah tersebut dialokasikan USAID untuk membantu pemerintah Indonesia dalam membangun Papua.
Seperti dilansir Kantor Berita Antara, USAID dengan yayasan kemanusiaan anak Wahana Visi Indonesia (WVI) akan bekerja sama dengan pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus membantu Provinsi Papua dan Papua
Barat dalam menggunakan dana otonomi khusus bagi warga lokal, kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen di Jakarta.
Siaran pers yang diterima Antara, Sabtu, mengungkapkan USAID bersama Bappenas, pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua akan meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan keterampilan lembaga lokal untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta keterlibatan dengan warga lokal.
Sebelumnya USAID bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) mengunjungi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan untuk peluncuran inisiatif baru yang akan membantu mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Kunjungan telah dilakukan dari tanggal 7-11 November 2022, kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Himawan Haryoga mengatakan, USAID dan Pemerintah Indonesia untuk lebih memahami tantangan pembangunan dan kebutuhan orang asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah.
“Dari diskusi sebelumnya dengan pemerintah daerah, pihaknya menangkap adanya tantangan pembangunan di Papua, khususnya terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus,” kata Himawan Haryoga.
Himawan menambahkan, tantangan tersebut dapat dijawab melalui adanya rencana induk percepatan pembangunan Papua yang berdasarkan kebutuhan
Dengan berkolaborasi USAID diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat.
Program ini akan diimplementasikan bukan hanya oleh yayasan kemanusiaan Wahana Visi Indonesia (WVI), tetapi juga bersama dengan mitra dari Community Social Organization (CSO) lokal seperti Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), kata Himawan Haryoga.
Sumber: Kantor Berita Antara