Tanah PapuaMeepagoASN Meepago Wajib Diprioritaskan Memimpin OPD di Provinsi Papua Tengah

ASN Meepago Wajib Diprioritaskan Memimpin OPD di Provinsi Papua Tengah

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Penjabat Gubernur Papua Tengah diminta prioritaskan para aparatur sipil negara (ASN) asli Papua Tengah dalam pengusulan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mempercayakan sebagai pucuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi Papua Tengah.

Petrus Badokapa, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Deiyai yang juga ketua Asosiasi DPRD Papua Tengah menyampaikan hal itu sehubungan dengan rencana pembentukan “kabinet” di provinsi Papua Tengah.

“Saya minta kepada Penjabat Gubernur bersama Sekda Papua Tengah serta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri agar dalam menyusun kabinet kerja di pemerintah provinsi Papua Tengah harus dan wajib prioritaskan orang asli Papua Tengah. Saat ini banyak anak negeri Papua Tengah yang punya kemampuan dalam berbagai bidang. Karean itu, dari tahap pengusulan nama-nama calon pimpinan pratama di provinsi Papua Tengah harus prioritaskan pejabat asli Meepago,” ujarnya dalam siaran pers yang dikirim ke media ini, Sabtu (3/12/2022).

Baca Juga:  Polda Papua Diminta Evaluasi Penanganan Aksi Demo di Nabire

Wilayah Meepago mencakup delapan kabupaten di provinsi Papua Tengah, yakni kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, dan Mimika.

Permintaan tersebut, kata Badokapa, mengingat banyak ASN dari wilayah Meepago yang memenuhi syarat golongan dan kepangkatan. Mereka menurutnya juga punya kapasitas personal, dan kapabilitas untuk menjabat sebagai pimpinan OPD di provinsi Papua Tengah.

Dalam pengusulan nama-nama ASN ke Mendagri yang selanjutnya setelah disetujui dan dilantik akan bekerja membantu Penjabat Gubernur Papua Tengah bersama Sekda, kata Badokapa, wajib utamakan orang asli Papua Tengah.

Selain banyak ASN dengan golongan kepangkatan yang layak menempati posisi pimpinan OPD, kata Petrus, dari awal pembangunan provinsi baru harus dikerjakan oleh orang asli Papua Tengah.

“Awal pembangunan provinsi Papua Tengah harus dimulai dari pucuk pimpinan OPD anak asli untuk membangun fondasi daerah demi memajukan daerah. Karena pejabat asli Papua Tengah yang paham karakter dan budaya orang asli,” bebernya.

Baca Juga:  HRM Rilis Laporan Tahunan 2023 Tentang HAM dan Konflik di Tanah Papua

Hal berikut, Badokapa tegaskan, kehadiran provinsi Papua Tengah bertujuan untuk memberdayakan orang asli Papua Tengah, sehingga pejabat asli harus dipercayakan meletakan fondasi awal yang baik.

“Provinsi Papua Tengah datang untuk pemberdayaan terhadap orang asli Papua Tengah. Kami mau bangun daerah kami sendiri.”

Dalam rangka itu, wakil rakyat menyarankan kepada delapan kepala daerah memperhatikan dengan serius soal pengusulan para birokrat dari daerahnya ke provinsi Papua Tengah.

“Harus usulkan putra dan putri asli dari daerah masing-masing. Orang yang bukan asli daerah jangan diusulkan,” tegasnya.

Di bagian akhir, Petrus tegaskan bahwam wakil rakyat yang berasal dari provinsi Papua Tengah akan menolak dengan tegas jika penempatan dalam birokrasi di luar dari orang asli Papua Tengah. Hal itu menurutnya jelas bertentangan dengan semangat Otonomi Khusus Papua sebagaiaman diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2022.

“Tiga poin ini yang bisa kami sampaikan kepada para Bupati, Penjabat Gubernur bersama Sekda, serta pemerintah pusat dalam hal Kementerian Dalam Negeri,” tutup Badokapa.

Baca Juga:  Desak Pelaku Diadili, PMKRI Sorong Minta Panglima TNI Copot Pangdam Cenderawasih

Diberitakan media ini sebelumnya, Sepi Wanimbo, ketua Pemuda Baptis West Papua, para Penjabat Gubernur di tiga provinsi baru yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, diingatkan agar wajib akomodir putra daerah dalam penempatan jabatan eselon.

Kualitas ASN putra daerah di tiga provinsi baru itu, kata Wanimbo, tidak diragukan jika dipercayakan menduduki jabatan tertentu, baik eselon II, III maupun IV.

“Harapan kami kepada tiga penjabat gubernur agar harus prioritaskan putra daerah menempati jabatan tertentu selama syarat kepegawaiannya sudah terpenuhi. Tidak perlu datangkan dari luar daerah, apalagi luar Papua,” ujarnya dalam tulisan yang diterima suarapapua.com, Jumat (2/12/2022).

Ketika putra asli daerah sendiri dipercayakan menduduki jabatan di jajaran birokrasi, Wanimbo yakon akan dijalankan dengan baik. Alasannya, putra dan putri asli daerah sudah paham betul dengan geografis, kondisi daerah dan kebiasaan masyarakat setempat.

REDAKSI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo Belum Seriusi Kebutuhan Penerangan di Kota Dekai

0
“Pemerintah kita gagal dalam mengatasi layanan penerangan di Dekai. Yang kedua itu pendidikan, dan sumber air dari PDAM. Hal-hal mendasar yang seharusnya diutamakan oleh pemerintah, tetapi dari pemimpin ke pemimpin termasuk bupati yang hari ini juga agenda utama masuk dalam visi dan misi itu tidak dilakukan,” kata Elius Pase.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.