JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sepi Wanimbo, ketua Pemuda Baptis West Papua, mengingatkan kepada penjabat gubernur di tiga provinsi baru yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, agar harus akomodir putra daerah dalam penempatan jabatan eselon.
Kualitas aparatur sipil negara (ASN) putra daerah di tiga provinsi baru ini menurutnya tidak diragukan jika dipercayakan menduduki jabatan tertentu, baik eselon II, III maupun IV.
“Harapan kami kepada tiga penjabat gubernur agar harus prioritaskan putra daerah menempati jabatan tertentu selama syarat kepegawaiannya sudah terpenuhi. Tidak perlu datangkan dari luar daerah, apalagi luar Papua,” ujar Sepi Wanimbo dalam artikelnya yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Sabtu (3/12/2022).
Kata Wanimbo, ketika putra asli daerah sendiri dipercayakan menduduki jabatan di jajaran birokrasi pasti akan dijalankan dengan baik. Alasannya, kata dia, putra dan putri asli daerah sudah paham betul dengan geografis, kondisi daerah dan kebiasaan masyarakat setempat.
Sekalipun kebijakan pemekaran provinsi baru ditentang, tetapi karena sudah disahkan, pemerintah pusat diharapkan agar percayakan kepada SDM putra daerah untuk membangun daerah baru yang telah dimekarkan itu.
“Peluang yang sudah dibuka itu harus diisi oleh orang asli Papua itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat jangan terlalu intervensi untuk mengatur dan mengambilalih kewenangan pimpinan di daerah. Soal koordinasi kerja boleh-boleh saja, tetapi jangan mengatur pemerintahan di daerah secara berlebihan,” kata Wanimbo.
Dalam kaitan itu, dia tegaskan bahwa pemerintah pusat tidak usah datangkan tenaga kerja dari luar Papua untuk bekerja di tiga provinsi baru itu. Sebaiknya berdayakan putra dan putri asli daerah dengan memberi kepercayaan penuh agar mereka bekerja membangun daerahnya.
“Hal ini sangat penting agar nantinya tidak menimbulkan persoalan. Kita lihat, dari awal penunjukan penjabat Sekda di tiga provinsi baru itu saja pemerintah pusat tidak mengandalkan putra daerah terbaik, padahal banyak yang sudah memenuhi syarat jabatan,” tegasnya.
Kata dia, cukup hanya Penjabat Sekda yang telah dilantik sesuai keinginan pemerintah pusat. Untuk jabatan lain sebaiknya percayakan kepada SDM yang sudah tersedia di tiga provinsi baru itu.
“Berikan kewenangan penuh ke daerah untuk membangun daerahnya dengan sumber daya SDM yang sudah ada. Kewenangan penuh harus diberikan untuk penempatan jabatan kepada putra daerah mengisi birokrasi,” kata Wanimbo.
Dia mengingatkan kepada pemerintah pusat bahwa kewenangan untuk atur Papua jangan disamakan dengan provinsi lain.
“Papua ini tanah Injil. Dari awal Injil masuk lebih duluan barulah pemerintah dari belakang. Pemerintah pusat maupun daerah yang hari ini sedang mengambil kebijakan pembangunan di tanah ini harus bangun Papua dengan nilai-nilai Injil, yakni kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kedamaian,” ungkapnya.
Diberitakan media ini sebelumnya, Bernardo Boma, ketua DPD KNPI kabupaten Dogiyai, menyatakan, dalam pengusulan penjabat bupati di wilayah provinsi Papua Tengah harus prioritaskan putra asli daerah yang memenuhi kriteria secara aturan kepegawaian.
REDAKSI
