Oleh: John NR Gobai)*
)* Penulis adalah Ketua Kelompok Khusus DPR Papua
DPR Papua telah mendapat kunjungan dari Pengurus Koperasi Yamkiwok Sinar Kasih yang datang untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Mereka berasal dari kampung Kawe, distrik Awimbon, kabupaten Pegunungan Bintang, provinsi Papua.
Tahun 2021, saya ikut membantu mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Papua agar wilayah Kawe memperoleh penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Kini setelah memperoleh SK Menteri ESDM tentang WPR, maka mereka sedang mengurus IPR.
Saya mengapresiasi bupati Pegunungan Bintang yang sangat serius mendorong dan berjuang agar ada penetapan WPR di wilayah kabupaten Pegunungan Bintang agar masyarakatnya bisa memperoleh IPR.
Pemerintah dengan roh Otonomi Khusus yaitu perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan, dapat mengambil langkah untuk legalisasi penambang rakyat, apalagi sekarang sektor ini juga sudah dikerjakan oleh Orang Asli Papua.
Dengan dasar Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah harus menetapkan WPR di Papua. Pada tahun 2018 DPRP telah menyiapkan sebuah draft Perda yang telah dibahas dan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang Pertambangan Rakyat di Papua. Tetapi sampai hari ini belum diberikan penomoran dari Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini sesungguhnya adalah perintah Undang-undang, sehingga tidak dapat ditawar-tawar, mutlak harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua atau kabupaten/kota di Papua.
Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kegiatan masyarakat menambang di kampung Kawe, distrik Awimbon, kabupaten Pegunungan Bintang, sesuai Undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021, pemerintah agar segera menerbitkan IPR kepada pemilik tanah di Kawe, distrik Awimbon, kabupaten Pegunungan Bintang, untuk kemudian membina mereka agar lebih optimal dalam kegiatan-kegiatan produktif demi pemberdayaan masyarakat setempat. (*)
