Pewarta: Michael Martina dan David Brunnstrom
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Amerika Serikat berharap untuk mencapai kesepakatan tentang angka “garis atas” untuk bantuan ke tiga negara kepulauan Pasifik pada akhir tahun ini.
Hal itu disampaikan seorang pejabat Departemen Luar Negeri kepada Reuters, sebagaimana dilansir dari Radio New Zealand, yang mana bagian dari negosiasi yang penting untuk menopang kepentingan strategis AS di wilayah yang dijajaki oleh Tiongkok.
Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia (FSM), dan Palau adalah negara-negara berdaulat yang menyetujui Compacts of Free Association, atau COFA pada tahun 1980-an. Di mana Amerika Serikat mempertahankan tanggung jawab atas pertahanan dan akses eksklusif ke petak besar Pasifik.
Ketentuan COFA akan berakhir pada tahun 2023 untuk Kepulauan Marshall dan FSM, dan pada tahun 2024 untuk Palau. Meskipun negara-negara kepulauan itu masih menikmati hubungan dekat dengan Washington, para kritikus memperingatkan bahwa kegagalan untuk mencapai persyaratan baru untuk bantuan ekonomi dapat memacu mereka untuk melihat ke Tiongkok untuk mendapatkan pendanaan atau peningkatan perdagangan dan pariwisata.
Negara-negara tersebut telah mengeluh bahwa bantuan belum sesuai dengan kewajiban AS, tetapi pemerintahan Presiden Joe Biden berjanji pada pertemuan puncak pada bulan September 2022 lalu untuk mencoba mencapai kesepakatan pada akhir tahun 2022.
“Kami tidak berbicara tentang penandatanganan teks perjanjian akhir pada akhir tahun,” kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS kepada Reuters.
“Kami bertujuan untuk mendapatkan konsensus yang baik tentang apa yang akan menjadi bantuan garis atas, yang disepakati oleh semua pihak.”
Pejabat itu menolak untuk mengatakan berapa jumlah dolar yang sedang dibahas tetapi mengatakan Washington berharap untuk mencapai kesepakatan dengan ketiga negara pada akhir tahun atau awal tahun depan.
Salah satu sumber yang mengetahui pembicaraan itu mengatakan angka-angka itu bisa mencakup ratusan juta dolar per tahun dalam bantuan yang tersebar di tiga negara COFA, meskipun jumlahnya bisa bervariasi menurut tahun dan tujuan.
Ini akan menjadi peningkatan dari pendanaan yang ada saat ini, meskipun nilai strategis kepulauan itu mengingat pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat telah meningkat secara signifikan sejak COFA terakhir kali diamandemen hampir dua dekade lalu.
Penduduk Marshall Islands masih terganggu oleh efek kesehatan dan lingkungan dari 67 uji coba bom nuklir AS di sana, sejak tahun 1946 hingga 1958, yang termasuk ‘Castle Bravo’ di Bikini Atoll pada tahun 1954 – bom AS terbesar yang pernah diledakkan.
Meskipun Departemen Luar Negeri mengatakan Washington telah mencapai penyelesaian penuh dan final untuk warisan nuklir di bawah perjanjian masa lalu, pejabat itu mengatakan Washington “menjelajahi berbagai bidang di mana Amerika Serikat dapat memberikan bantuan luas” untuk mengatasi kebutuhan yang sedang berlangsung.
Ditanya apakah Washington akan mempertimbangkan permintaan maaf resmi yang diminta Kepulauan Marshall atas dampak uji coba nuklir, pejabat AS itu mengatakan telah lama ada pembicaraan tentang hal itu di dalam pemerintah AS.
“Saya pikir itu adalah sesuatu yang kami pikirkan secara teratur dan diskusikan secara internal,” kata pejabat itu, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Editor: Elisa Sekenyap
