PartnersPersoalan Mata Uang Puma Energy Penyebab Pembatalan Penerbangan di PNG

Persoalan Mata Uang Puma Energy Penyebab Pembatalan Penerbangan di PNG

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Penerbangan domestik di Papua Nugini ditangguhkan, karena Puma Energy, pemasok utama bahan bakar mengalami masalah mata uang.

Kemarin, Puma Energy merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa mereka akan membatasi pasokan bahan bakar, karena kekurangan dolar AS.

Puma Energy hanya dapat membeli minyak dengan menggunakan mata uang AS, yang kemudian diproses menjadi bahan bakar di dalam negeri.

Baca Juga:  KBRI dan Universitas Nasional Fiji Gelar Seminar Perspektif Kolaborasi yang Lebih Dekat

Akibatnya Air Niugini mengumumkan pembatalan semua penerbangan domestik, mulai tengah malam pada 5 Januari 2023.

Koresponden RNZ Pacific, Scott Waide, mengatakan tindakan hukum diperkirakan akan terjadi antara Bank Sentral dan Puma Energy, terkait keuntungan bahan bakar.

“Ada perselisihan yang terjadi antara Bank Sentral dan Puma energy,” kata Waide. Lanjutnya, Bank Sentral telah menuduh bahwa beberapa keuntungan Puma Energy telah ke luar negeri.

Baca Juga:  FIFA Akan Mempromosikan Hubungan 'non-partisan, non-politik' Antara Fiji dan Indonesia

“Masalahnya adalah Puma Energy memiliki monopoli pasokan bahan bakar di Papua Nugini, dan itu adalah pengaturan yang dilembagakan beberapa tahun yang lalu. Lebih dari 10 tahun yang lalu ketika kami mulai memproses bahan bakar kami sendiri di dalam negeri,” jelasnya.

Air Niugini mengatakan pembatalan ini akan terus berlangsung sampai Puma menghapus pembatasan pasokan.

Baca Juga:  Jurnalis Senior Ini Resmi Menjabat Komisaris PT KBI

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Emanuel You Mantapkan Langkah Bertarung di Pilkada Paniai

0
“Saya sebagai warga negara yang juga dan generasi muda mempunyai kewajiban dan kerinduan dalam mengisi ruang demokrasi yang disediakan oleh negara, sehingga saat ini saya sudah berkomitmen untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Paniai,” kata mantan ketua Komisi A Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kabupaten Paniai periode 2009-2014 dari Partai Barisan Nasional (Barnas) itu.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.