JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa-mahasiswi asal kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, di kota studi Manokwari, Papua Barat, mendesak pemerintah segera menghentikan operasi militer yang mengancam kenyamanan warga sipil pasca penembakan pesawat Trigana Air beberapa waktu lalu di bandar udara Nop Goliat Dekai, ibu kota kabupaten Yahukimo.
Ronny Ulunggi, koordinator mahasiswa Yahukimo di Manokwari, menyatakan, aksi penyisiran yang dilakukan pasukan gabungan Polri/TNI mengakibatkan masyarakat sipil mengungsi ke mana-mana.
“Dinamika konflik bersenjata yang sedang terjadi antara TNI/Polri dan TPNPB OPM sejak awal Maret sampai dengan saat ini mengakibatkan psikologi masyarakat sipil di kabupaten Yahukimo terganggu hingga harus mengungsi,” kata Ronny, Kamis (23/3/2023).
Mahasiswa Yahukimo menilai pendropan militer organik dan non organik dalam skala besar ke Dekai tidak akan menyelesaikan konflik bersenjata, justru mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi masyarakat sipil. Apalagi aparat keamanan tidak melakukan pencarian terhadap TPNPB OPM, tetapi melakukan penyisiraan dan penangkapan terhadap rakyat hingga barang penunjang kehidupan sehari-hari turut disita.
“Anggota terus bertambah banyak. Baik Polri maupun TNI di Yahukimo mulai melakukan penyisiran dan penangkapan warga sipil dengan sewenang-wenang, juga ambil paksa kampak, parang, panah, dan ternak milik masyarakat,” jelasnya.
Penyataan tersebut dipertegas Panuel Mirin, juga mahasiswa asal Yahukimo, yang menyebut tindakan represif terhadap warga sipil sangat tidak manusiawi. Apalagi sampai mencabut nyawa orang tidak berdosa melanggar aturan perang, dan itu harus segea dihentikan.
Seharusnya perang yang sedang terjadi adalah murni dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sejak 1961 hingga kini untuk menuntut penentuan nasib sendiri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tegas Panuel, tidak harus menyasar warga sipil.
“Ini murni perang antara TNI/Polri dan TPNPB OPM. Tetapi kenapa polisi dan tentara selalu melakukan penyisiran dan penangkapan dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil? Rakyat biasa itu bukan musuh negara. Jangan korbankan yang tidak bersalah,” ujarnya.
Menyikapi tindakan represif dan situasi tidak aman yang tengah dialami masyarakat sipil di kabupaten Yahukimo, mahasiswa asal kabupaten Yahukimo di Manokwari menyampaikan beberapa pernyataan sikapnya.
Pertama, NKRI stop melakukan pendropan militer dalam skala besar di kabupaten Yahukimo.
Kedua, Kapolres Yahukimo segera hentikan penyisiran dan penyitaan barang-barang milik warga sipil di kabupaten Yahukimo.
Ketiga, TNI/Polri segera hentikan penangkapan terhadap warga sipil di kabupaten Yahukimo.
Keempat, TNI/Polri stop melakukan indimidasi terhadap pelajar di kabupaten Yahukimo.
Kelima, Kami menuntut dengan tegas Kapolres Yahukimo stop kriminalisasi terhadap aktivis kemanusiaan.
Keenam, Pemerintah kabupaten Yahukimo stop bekerja sama dengan TNI/Polri untuk melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap warga sipil di kabupaten Yahukimo.
Ketujuh, NKRI stop menambah pasukan militer organik maupun non organik pada umumnya di Papua dan khususnya di kabupaten Yahukimo.
Kedelapan, NKRI segera tarik kembali TNI/Polri organik maupun non organik dari kabupaten Yahukimo dan memberikan kebebasan bagi rakyat sipil untuk beraktivitas.
Kesembilan, NKRI segera mengizinkan jurnalis asing menginvestigasi pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh Papua dan lebih khususnya di kabupaten Yahukimo.
Diberitakan media ini sebelumnya, bupati Didimus Yahuli dalam surat himbauan umum bernomor 421.1/14/BUP/2023 tentang keamanan, ketertiban dan pelayanan publik meminta kepada seluruh masyarakat di kabupaten Yahukimo agar kembali melakukan aktivitas seperti biasanya.
“Proses belajar mengajar bagi anak-anak sekolah segera dibuka kembali, pelayanan perkantoran pemerintah, aktivitas jual beli lainnya juga dibuka,” harap Didimus.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
