Tanah PapuaLa PagoKPU RI Didesak Prioritaskan Calon Anggota KPU Papua Pegunungan yang Bersih

KPU RI Didesak Prioritaskan Calon Anggota KPU Papua Pegunungan yang Bersih

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta selektif melihat calon anggota KPU Papua Pegunungan yang masuk 10 besar, karena ada dua orang sebelumnya bermasalah di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Maikel Awom, salah satu aktivis peduli demokrasi, saat jumpa pers di kota Jayapura, Senin (4/4/2023), menegaskan, penetapan komisioner KPU di provinsi baru harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di provinsi Papua Pegunungan, Awom menghendaki lembaga KPU harus bersih dari kepentingan politik. Dengan diisi komisioner yang bersih, tentu akan menghasilkan pemimpin yang bersih pula. Karena itu, KPU RI diminta prioritaskan bagian ini secara serius.

Baca Juga:  Lalui Berbagai Masalah, KPU Kota Sorong Sukses Plenokan di Tingkat Provinsi

“KPU RI harus pertimbangkan kembali untuk dua oknum calon anggota KPU yang lolos 10 besar itu, karena mereka sebelumnya bermasalah,” ujarnya didampingi mahasiswa dan pemuda dari provinsi Papua Pegunungan.

Dua calon tersebut mesti ditinjau kembali agar jangan sampai wariskan hal salah di KPU provinsi baru. Sebagai aktivis yang juga lahir besar di Wamena, Awom merasa ini akan merusak lembaga KPU dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pesta demokrasi.

Baca Juga:  Gangguan Teknis Berulang Kali, KPU Tambrauw Komitmen Pleno Selesai Tepat Waktu

“Kami minta ada cara yang sehat di KPU ini, kami ingin di posisi 5 besar harus orang-orang yang tidak ada persoalan. Jangan wariskan orang yang bermasalah sebelumnya, apalagi pernah berurusan di DKPP,” katanya.

Lanjut Awom, “Proses yang bersih harus dimulai dari awal, termasuk dalam pembentukan lembaga KPU. Semua pihak harus mendukung proses yang sedang berjalan, tetapi prosesnya juga harus selektif dan transparan.”

Ia menambahkan, dua calon bermasalah itu sebelumnya pernah bermasalah saat bertugas di kabupaten Tolikara dan datanya ada di DKPP. Karena itulah perlu ketegasan KPU RI soal dua orang ini.

Baca Juga:  Masyarakat Tolak Pj Bupati Tambrauw Maju Dalam Pilkada 2024

“Kalau tidak diindahkan, maka kami akan aksi besar-besaran. Ini harus dipertegas karena nanti masyarakat di Papua Pegunungan yang akan rasakan dampaknya,” tegas Awom.

Sementara itu, Meki Wetipo dari Tim Peduli Demokrasi Provinsi Papua Pegunungan, menilai kerja Timsel sudah baik hingga ada 10 besar calon anggota KPU dan tinggal menuju 5 besar.

“Kami  mendukung Timsel karena telah menentukan secara kolektif dan selama proses juga masyarakat harus berikan dukungan,” katanya.

Pewarta: Agus Pabika

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.