WAMENA, SUARAPAPUA.com — Bantuan hibah dari pemerintah kabupaten Lanny Jaya kepada pemerintah provinsi Papua Pegunungan, rupanya menjadi bahan pergunjingan publik. Dianggap utamakan kesepakatan sumbangan wajib sambil lupakan usulan rakyatnya.
Pendapat tersebut antara lain dikemukakan dua narasumber secara terpisah pasca penyerahan hibah berupa empat unit mobil mewah dan uang tunai senilai Rp10 Miliar ke Pemprov Papua Pegunungan, Jumat (31/3/2023) lalu.
Kebijakan itu juga dipertanyakan warga masyarakat di kabupaten Lanny Jaya yang merasa kaget mendengarnya. Ini karena berbagai aspirasi atau usulan yang sedang dinantikan belum direspons, di saat bersamaan justru sudah ada bantuan kepada pemerintah setingkat di atasnya.
Penilaian ini juga yang dilontarkan Jimi Yeremi Kogoya, ketua komunitas Serikat Perjuangan Mahasiswa (Sepaham), saat menghubungi suarapapua.com, Sabtu (1/4/2023).
Kata Kogoya, pantas bila kemudian muncul berbagai pandangan miring terhadap kebijakan dari penjabat bupati Lanny Jaya begitu bantuan hibah itu diserahkan ke Pemprov Papua Pegunungan.
Kebijakan tersebut menurutnya tak bijak dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Lanny Jaya tahun ini. Karena banyak aspirasi rakyat yang belum terjawab, seperti peningkatan ekonomi rakyat, pengadaan truk sampah dan pengadaan motor kaki tiga untuk mengangkut sampah serta pengadaan mobil operasional bagi OPD di Pemkab Lanny Jaya.
“Para pemuda dan pemudi dari distrik Beam sampai Kwiyawage yang tergabung dalam komunitas Sepaham merasa kecewa sekali sama pemerintah kabupaten Lanny Jaya, karena tidak mengindahkan aspirasi untuk pembersihan kota Lanny Jaya. Malah sudah berikan bantuan hibah ke pemerintah provinsi Papua. Dengan pakai logika apa sampai harus begini? Seharusnya dahulukan kebutuhan di daerah yang sudah diaspirasikan, barulah pikir yang lain,” tuturnya.
Jimi menyebut hal ini tak dapat diterima dengan akal sehat. Sementara pejabat teras, termasuk para kepala distrik belum ditunjang kendaraan roda empat untuk mendukung pekerjaannya. Terkesan lucu, apalagi usulan dari masyarakat belum juga direalisasikan.
“Pemerintah kabupaten Lanny Jaya selama ini buta lihat kota Tiom. Aspirasi dari pemuda dan pemudi Sepaham selama kegiatan fisik pembersihan kota Tiom mulai sejak tahun 2021 hingga 2023 ini tidak respons. Semestinya ini diseriusi karena soal keberihan lingkungan kami yang selalu sampaikan demi kota Tiom tetap bersih. Tetapi malah buang uang sana sini hanya untuk mencari perhatian,” ujar Jimi.
Mengutip aspirasi sebelumnya, kata Jimi, Pemkab Lanny Jaya segera mengadakan truk sampah dan motor kaki tiga untuk angkut sampah dari masing-masing mata jalan. Begitupun di setiap mata jalan harus sediakan tong sampah. Selain itu, petugas kebersihan juga perlu diperjelas.
“Informasi mengenai sumbangan empat unit mobil mewah dan uang 10 miliar ke Pemrov Papua Pegunungan itu saya kaget. Sebagai anak Lanny Jaya yang selalu ada di kota Tiom, sangat kecewa juga. Karena aspirasi pemuda dan pemudi Sepaham selalu sampaikan agar pemerintah daerah harus siapkan dua truk dan lima motor kaki tiga serta tong sampah, tetapi itu belum pernah ada,” tuturnya.
Terpisah, Maiton Gurik, pendiri Lembaga Riset Ekonomi Politik (Lempar) Papua, menyoroti bantuan hibah dari Pemkab Lanny Jaya ke Pemprov Papua Pegunungan itu satu langkah mundur dalam urusan berpemerintahan.
Maiton juga menilainya sebagai bentuk penghianatan terhadap para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, para kepala distrik, OKP dan seluruh masyarakat di kabupaten Lanny Jaya.
“Mestinya penjabat bupati memikirkan operasional mobil untuk para pimpinan OPD, para kepala distrik, termasuk OKP yang ada di kabupaten Lanny Jaya agar mendukung aktivitas sehari-hari mereka sebagai wujud perhatian nyata. Tetapi, kalau seperti begini, sama saja buta mata hati, tidak bisa lihat situasi dan kebutuhan mendesak di sekitarnya, tetapi hanya bisa melihat yang jauh saja,” tutur Maiton.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, yang paling termiskin adalah provinsi Papua dan kebanyakan diantaranya kabupaten dan kota, termasuk juga termasuk kabupaten Lanny Jaya.
“Seharusnya perhatikan masyarakatnya sebagai bagian dari pembangunan yang kita sebut kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalau hibahnya diberikan kepada pemerintah provinsi, itu bukan membangun, tetapi justru mengembalikan aset negara,” tekan Gurik.
Usai serahkan hibah tersebut, Petrus Wakerkwa, penjabat bupati Lanny Jaya, mengatakan, dari delapan kabupaten lainnya, beban ke pemerintah provinsi Papua Pegunungan sudah diselesaikan sesuai kesepakatan sebelumnya.
“Ini sumbangan pemerintah dan masyarakat kabupaten Lanny Jaya. Sesuai kesepakatan bersama sebelumnya. Kami turut membangun provinsi Papua Pegunungan,” kata Wakerkwa.
Penyerahan aset yang dihibahkan Pemkab Lanny Jaya diterima langsung Nikolaus Kondomo, penjabat gubernur provinsi Papua Pegunungan.
Nikolaus ucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut. Dengan ini akan mendukung roda pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi Papua Pegunungan.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
