PolhukamDemokrasi29 Rumah Dibakar, Pemerintah Wajib Selamatkan Masyarakat Sipil di Intan Jaya

29 Rumah Dibakar, Pemerintah Wajib Selamatkan Masyarakat Sipil di Intan Jaya

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Komisi) mendesak, pemerintah Republik Indonesia untuk menyelamatkan warga sipil di kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pasca konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB OPM yang terus terjadi.

Konflik bersenjata antara TPNPB OPM dan TNI/Polri selama ini menimbulkan kondisi yang tidak kondusif hingga mengakibatkan masyarakat Intan Jaya telah mengungsi.

Ferry Belau, ketua Komisi menilai pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Intan Jaya sejak 2019 lalu.

“Dengan adanya situasi ini mengakibatkan psikologis masyarakat distrik Agisiga, Sugapa, Hitadipa sangat terganggu, sehingga masyarakat mengungsi ke mana-mana,” kata Ferry kepada suarapapua.com, Jumat (14/4/2023) saat ditemui di salah satu asrama di kota Jayapura, Papua.

Ia memaparkan, pasca penyanderaan pilot Phillips Mark Mehrtens serta penembakan anggota TNI yang dilakukan TPNPB, pemerintah Indonesia melakukan pendropan pasukan militer dalam skala besar.

Baca Juga:  BERITA FOTO: PKK Intan Jaya Salurkan Bantuan Makanan Bergizi pada Tiga Kampung di Distrik Sugapa

“Kemarin lalu rumah-rumah warga dibakar, penemuan mayat dengan luka tembak pasca penyisiran yang dilakukan pasukan gabungan di kampung Munimai, Danggoa, Mbamogo, Titigi dan sekitarnya pada hari Selasa, 11 April 2023,” kata Belau.

Sementara itu, Azza Mujijau, sekretaris Komisi Somatua menegaskan, konflik yang terjadi di Intan Jaya bukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, melainkan karena kepentingan eksplorasi sumber daya alam di Blok B Wabu. Pemerintah mestinya terbuka kepada publik terkait konflik bersenjata yang tidak pernah terselesaikan itu.

“Ini konflik antara TNI/Polri dan TPNPB, tetapi yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Kami mahasiswa melihat konflik bersenjata ini sebagai upaya untuk mengusir masyarakat sipil Intan Jaya agar negara bebas melakukan apa saja yakni mengizinkan perusahaan tambang masuk eksploitasi sumber daya alam di Blok Wabu,” tegasnya.

Baca Juga:  SD YPK Kofalit Sorsel Dipalang, Murid Belajar di Halaman Sekolah

Mujijau menjelaskan, dari data sementara yang diperoleh, sebanyak 29 rumah warga dibakar pasca penyisiran oleh pasukan gabungan pada 11 April 2023.

“Di kampung Munumai 23 rumah, terus 6 rumah lagi di kampung Danggoa,” jelas Azza.

Hengki Bamoni, mahasiswa Intan Jaya meminta pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten segera mencari solusi konkrit guna menyelamatkan masyarakat Intan Jaya. Hingga sekarang, sejak pengungsian pertama terjadi tahun 2019 lalu, belum ada solusi terbaik untuk menangani para pengungsi.

“Warga mengungsi itu masalah serius yang harus segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Sejak 2019 masyarakat mengungsi, ada yang belum kembali karena masih trauma. Sekarang terjadi kontak senjata lagi, masyarakat tambah mengungsi lagi. Pemerintah harus selamatkan masyarakat sipil,” ujar Hengki.

Solusi atasi persoalan, pemerintah diminta segera batalkan rencana proyek pertambangan di Blok Wabu. Kata Hengki, karena ada rencana itulah yang menjadi pemicu utama krisis kemanusian di kabupaten Intan Jaya.

Baca Juga:  Anggota DPRP Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Dua Ibu di Dekai

“Sebaiknya pemerintah batalkan proyek di Blok Wabu yang akan dikerjakan oleh PT. Antam Tbk dibawah PT Mining Industry Indonesia (Mind ID). Jika tidak, konflik ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya.

Menyikapi konflik bersenjata serta mengungsinya warg Intan Jaya, Komisi Somatua dengan tegas menyatakan:

1. Pejabat bupati kabupaten Intan Jaya bersama DPRD segera bertanggungjawab terhadap masyarakat Intan Jaya yang saat ini mengungsi.

2. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten segera menghentikan pendekatan militer di wilayah kabupaten Intan Jaya.

3. Komnas HAM dan Komnas Perempuan segera membentuk tim independen untuk melakukan investigasi dengan melibat pihak gereja, adat, LSM, dan mahasiswa.

4. Pemerintah pusat segera berikan akses bagi jurnalis internasional untuk meliput konflik di Tanah Papua.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Print Friendly, PDF & Email

Terkini

Populer Minggu Ini:

Bentuk Persatuan Menuju Kemerdekaan, TPNPB Kodap Kegepa Nipo, Noukai dan Bintang...

0
"Kemerdekaan pada tanggal 1 Desember itu diakui seluruh komponen rakyat Papua, bahkan secara nasional dan Internasional, maka harus menjaga dan merawat kembali persatuan dalam perlawanan untuk menjemput kemerdekaan itu,” tukas Sebby berdasarkan pernyataan Badii.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.

error: Content is protected !!