JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dandhy Dwi Laksono, jurnalis senior yang juga pendiri WatchDoc Documentary, merespons pendekatan militer yang selama ini diterapkan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Papua.
Baku tembak yang terus terjadi antara TPNPB OPM dan TNI/Polri mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik dari pihak TPNPB maupun TNI/Polri. Terutama rakyat sipil di Tanah Papua.
Kata Dandhy Laksono, pendekatan militer yang terus dilakukan di Tanah Papua akan memakan korban jiwa semakin banyak.
“Sampai kapan pendekatan perang yang terus meminta korban ini dilanjutkan?” tulis Dhandy di akun twitternya @Dandhy_Laksono.
Dandhy mencatat sistem pendekatan militer di Papua bukan sesuatu yang baru terjadi karena telah dilakukan sejak zaman Soekarno, Soeharto, dan semua jenderalnya. Ini artinya, sudah puluhan tahun situasinya terus berlanjut tanpa ada perubahan signifikan.
Kata Dandhy, seharusnya ada upaya mengakhirinya. Ia pertanyakan, kenapa pemerintah tidak melanjutkan saja apa yang sudah dimulai oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid?.
“Apa yang membuat politikus dan jenderal hari ini mengira dirinya lebih hebat? Lanjutkan saja apa yang sudah dimulai Gus Dur,” ucapnya.
Ia tegaskan, pemerintah segera berhenti untuk mengorbankan generasi bangsa dengan alasan nasionalisme yang berkedok melindungi para investor di Tanah Papua.
“Berhentilah mengorbankan anak-anak muda yang kalian kirim ke garis depan atas nama nasionalisme. Itupun jika benar nasionalisme. Bukan demi bisnis para investor atas kekayaan alam Papua yang dibungkus jargon NKRI Harga Mati,” ujar Dandhy.
TNI/Polri dan TPNPB Saling Klaim Jumlah Korban
Dilansir Tempo.co, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, jumlah prajurit TNI yang tewas dalam serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga berjumlah 1 orang.
Yudo menyatakan telah mengumpulkan data dan informasi langsung dari lapangan. Awalnya, kata Panglima, serangan KKB terhadap satuan tugas berjumlah 36 orang dari Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di distrik Mugi, kabupaten Nduga, 15 April 2023. Mereka diserang ketika melakukan patroli untuk mencari keberadaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera sejak Februari lalu.
Panglima TNI datang ke Papua untuk mendapatkan data secara langsung. Katanya, dampak serangan itu juga menyebabkan 1 orang prajurit TNI tewas dan 4 lainnya terluka. Empat prajurit itu dievakuasi dan akan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Sementara, 4 prajurit lainnya belum terkonfirmasi keberadaannya.
“Jadi, yang kemarin simpang siur itu sudah menjadi jelas,” kata Yudo.
Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim telah menembak mati 15 anggota TNI.
Kata Sebby Sambom, juru bicara TPNPB, sembilan jenazah anggota masih ada di markas TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma.
“Anggota TNI yang ditahan oleh pasukan TPNPB pada 15 April itu telah dieksekusi mati pada 16 April 2023. Sehingga anggota TNI yang ditembak berjumlah 15 orang, satu jenazah sudah dievakuasi, 12 jenazah belum dievakusai, sementara 2 jenazah lainya belum diketahui keberadaannya,” beber Sebby.
Di Intan Jaya, Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Papua dan Bersatu Untuk Kebenaran (BuK) melaporkan, dalam operasi penyisiran mengakibatkan korban meninggal empat orang, dua anak mengalami luka tembak dan 29 rumah warga sipil dibakar.
Stasus Siaga Tempur
Dari Timika, Panglima TNI menyatakan status Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur. Peningkatan status ini dilakukan setelah jatuhnya korban jiwa di pihak TNI dalam operasi pembebasan pilot Susi Air.
“Dengan kondisi seperti ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo.
Yudo mengatakan, penetapan status siaga tempur ini mirip dengan yang diterapkan di wilayah laut Natuna. Di Natuna, TNI menurutnya menerapkan status siaga tempur laut. Sementara di Papua, diterapkan status siaga tempur darat.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
