TPNPBTPNPB Desak Jokowi Berhentikan Panglima TNI Dari Jabatannya Karena Dianggap Pembohong

TPNPB Desak Jokowi Berhentikan Panglima TNI Dari Jabatannya Karena Dianggap Pembohong

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Markas Manajemen Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memberhentikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dari jabatannya karena dianggap telah dua kali melakukan pembohongan publik.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom yang didampingi Ketua Dewan Militer Kodap III Ndugama Derakma, Mayor Oskar Wandikbo pada, Rabu (12/4/2023) melalui pernyataannya.

Pempohongan publik yang pertama kata Sebby adalah ketika TPNPB mengumumkan telah menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philips Merthens.

Ketika itu kata Sebby, Panglima TNI Yudo Margono mengatakan bahwa pilot tersebut tidak disandera, melainkan melarikan diri ke hutan untuk berlindung, maka TNI dan Polri akan melakukan upaya pencarian.

“Jadi pernyataan ini kami anggap pembohongan publik pertama yang dia [Panglima TNI] lakukan,” jelas Sebby.

Kedua katanya, Panglima TNI melakukan pembohongan publik dengan menyebut tidak terjadi kontak tembak di Papua.

Baca Juga:  TPNPB: Serangan Udara TNI-Polri Mengebom Wilayah Pengungsi di Ndugama Tidak Seimbang

“Jubir TPNPB-OPM melakukan pembohongan publik atau hoax, tapi kami menyampaikan bahwa tanggal 19 April 2023 menjadi nyata bahwa ternyata mereka [TNI] mengevakuasi empat mayat yang nyata.”

“Itu artinya Panglima TNI tidak bertanggung jawab [atas] anggotanya yang korban – dia tidak mau mengevakuasi cepat, tetapi justru dia menipu publik melalui media-media mainstream Indonesia. Jadi kami sampaikan kepada media di Indonesia yang menulis KKB itu stop, anda yang menulis [informasi] pembohongan publik TNI itu stop. Anda yang menjadi media independen yang melakukan balance [berimbang],” ujarnya.

Menurut Sebby, laporan yang diterima pihaknya berdasarkan kejadian dan fakta-fakta dari lapangan. Laporan-laporan itu dikirimkan anggota di lapangan kepada komandannya dan diteruskan ke markas manajemen TPNPB-OPM.

“Laporan yang disampaikan Papua Intelligence Service (PIS) kami juga mengonfirmasi kepada pimpinan TPNPB yang perang. Apakah informasi ini benar maka, setelah adanya jawaban dari pertanyaan itu barulah kami sampaikan. Proses ini kami telah lakukan selama 6 tahun terakhir. Oleh sebab itu pembohongan publik yang dilakukan segera stop,” tukasnya.

Baca Juga:  TPNPB: Danramil Aradide Ditembak Karena Melakukan Aktivitas Mata-Mata

Ia juga mengingatkan kepada aparat TNI dan Polri untuk tidak mencari pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut, karena pilot tersebut telah ada bersama TPNPB Kodap III Ndugama di bawa pimpinan Egianus Kogeya.

“Oleh karena itu tidak perlu mencari dia (pilot) lagi, tinggal Pemerintah Indonesia memerintahkan dan menugaskan siapa yang berbicara dengan kami untuk membebaskan pilot ini, harus melalui negosiasi. Kami sudah ajukan dan bersedia, tetapi anda berpikir dengan kekuatan bisa diselesaikan. Kami ini rakyat yang punya budaya perang, jadi anda mengirim pasukan pun kami siap lawan,” tegas Sebby.

Oleh sebab itu TPNPB minta hentikan tindakan mengirim pasukan. Hentikan juga membohongi keluarga anggota TNI yang korban. Oleh sebab itu mendesak Presiden Indonesia untuk mencopot Panglima TNI dan menggantikan yang lain.

Baca Juga:  Sebby Sambom: Serangan Aparat TNI-Polri Selama Tiga Hari di Nduga Membahayakan Nyawa Pilot Philips

“Presiden bersedia untuk berunding. Itu saja!”

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan bahwa proses evakuasi sempat terkendala cuaca.

“Pada saat ini konsentrasi pada jenazah yang meninggal 1 orang yang terjatuh ke jurang. Hari ini kita upayakan untuk dievakuasi namun sampai saat ini evakuasi belum berhasil karena faktor cuaca,” kata Yudo di Mimika, Papua Tengah, Selasa (18/4/2023).

Sebanyak empat prajurit TNI yang dinyatakan hilang usai kontak tembak dengan TPNPB-OPM di Mugi Mam Nduga, Papua Pegunungan. Kini empat anggota TNI tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Empat anggota tersebut adalah Pratu Arifin, Pratu I, Pratu K dan Prada S.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mahasiswa Papua di Sulut Akan Gelar Aksi Damai Peringati Hari Aneksasi

0
“Jadi hasil akhir dari diskusi bahwa tanggal 1 Mey 2024 akan dilakukan aksi damai (aksi kampanye), sementara yang menjadi penanggung jawab dari aksi 1 Mei 2024 ini adalah organisasi KNPB Konsulat Indonesia yang dibawahi oleh saudara Agusten dan Kris sebagai coordinator lapangan,” jelas Meage.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.