ADVERTORIALIntan Jaya BangkitPemkab Hibahkan Kantor kepada KPU dan Bawaslu Intan Jaya

Pemkab Hibahkan Kantor kepada KPU dan Bawaslu Intan Jaya

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Penjabat bupati kabupaten Intan Jaya, Apolos Bagau, ST baru-baru ini telah melakukan rapat dengan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Intan Jaya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah telah menghibahkan kantor pemerintah kepada kedua lembaga tersebut untuk dijadikan sebagai kantor dan melaksanakan aktivitas.

Baca Juga:  Pj Bupati Intan Jaya: Kami Hentikan Pembangunan Patung Tuhan Yesus dan Tidak Pernah Rekomendasikan Blok Wabu

Kata penjabat bupati Intan Jaya, pemberian hibah kantor kepada kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan Pj gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk. Dimana, Pj bupati diberikan catatan agar mendukung lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kami sudah pertemuan dengan Bawaslu dan KPU Intan Jaya. Kami pemerintah sudah hibahkan kantor pemerintah kepada mereka. Supaya KPU dan Bawaslu juga bekerja di kantor yang ada di Sugapa. Dalam hal ini, kantor yang kami hibahkan adalah dalam bentuk sewa pakai gedung milik pemerintah. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari kami pemerintah kepada kedua lembaga penyelenggara Pemilu,” jelas Apolos.

Baca Juga:  Dukung Konferensi GKII Daerah Sugapa, Pemkab Intan Jaya Hibahkan Bantuan Dana

Dengan memanfaatkan kantor yang dihibahkan pemerintah daerah, kedua lembaga tersebut diminta menjalankan tahapan Pemilu dengan baik. Sehingga seluruh proses dan tahapan menuju Pemilu 2024 dapat dilaksanakan di Sugapa, Intan Jaya. [*/Adv]

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pagi Ini Jalan Trans Tiom-Wamena Dipalang Caleg PPP

0
“Kami palang jalan karena sampai sekarang belum diproses surat rekomendasi untuk rekap ulang di tiga kampung ini. Waktu itu ada dugaan pelanggaran. Terus, masalah yang terjadi pada saat pemilihan itu sudah dua kali dibicarakan dari Bawaslu. Pada saat pertemuan, bupati dan KPU hadir, memang sudah disepakati untuk rekap ulang,” jelas Ruddy Yigibalom.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.