PolhukamDemokrasiUpaya Pembebasan Pilot Susi Air, Hesegem: Butuh Tim Negosiasi Independen

Upaya Pembebasan Pilot Susi Air, Hesegem: Butuh Tim Negosiasi Independen

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Theo Hesegem, direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, menyatakan, dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Phillips Mark Mehrtens sangat dibutuhkan tim negosiasi yang benar-benar independen serta disepakati bersama antara pemerintah Selandia Baru, Indonesia dan TPNPB OPM.

Kata Theo, biasanya tim negosiasi mendapat mandat hanya dari satu pihak untuk melakukan negosiasi dengan kelompok penyandera, tetapi belum tentu mereka akan menerima kehadiran tim negosiasi yang dibentuk sepihak.

Dalam pengamatannya selama ini, Egianus Kogeya dan TPNPB OPM belum memiliki tim negosiasi, sekalipun telah penyanderaan dilakukan sejak lama, 7 Februari 2023 di distrik Paro, kabupaten Nduga. Pihak penyandera mengaku tindakannya dengan maksud pemerintah Indonesia dan Selandia Baru segera mengakui kemerdekaan Papua, tetapi setelah pilot Susi Air disandera tidak ada tanda-tanda pengakuan dari kedua belah pihak atas tuntutan tersebut. Bahkan hingga hari ini masih buntut atau tidak ada yang mau mengakuinya.

Baca Juga:  Aparat Datangi Lokasi Tempat Kegiatan Doa Bersama Pengukuhan Struktur ULMWP di Expo Waena

“Saudara Jendral Egianus Kogeya tidak punya persiapan tim negosiasi sejak pilot itu disandera, sekalipun beliau memiliki juru bicara di luar negeri, saudara Sebby Sambom. Tetapi apa yang disampaikan juru bicara TPNPB OPM hanyalah sebatas peristiwa di Tanah Papua yang dilakukan oleh kelompok TPNPB saja. Bukan negosiasi untuk penyelesaian masalah, itu hanya dalam bentuk kampanye-kampanye saja. Seharusnya ada tim negosiasi untuk melakukan negosiasi dengan pihak yang bermasalah agar mengakhiri kekerasan di Tanah Papua, menjawab keinginan atau harapan. Kebuntuannya ada di tingkat itu,” kata Theo kepada suarapapua.com, Rabu (3/5/2023).

Pembela HAM Papua itu mengungkapkan, akibat tidak ada tim negosiasi yang bisa berjuang menyampaikan aspirasinya melalui jalan resmi, masyarakat sipil mengalami korban jiwa, korban penyiksaan, penangkapan dan korban penahanan, apalagi banyak yang mengungsi ke daerah orang lain hingga masih bertahan di pengungsian.

Baca Juga:  Mahasiswa Papua di DIY Tegaskan Lima Sikap Terkait Kriminalisasi Haris dan Fatia

“Belum ada tim negosiasi yang dibentuk secara resmi dan disepakati oleh TPNPB bersama Egianus Kogeya untuk yang berjuang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Indonesia maupun Selandia Baru melalui jalur resmi. Satu lagi, dampak dari penyanderaan pilot Susi Air ini dialami langsung oleh masyarakat sipil. Banyak yang menjadi korban,” ujarnya.

Hal paling terpeting yang harus dilakukan sebelum negoisasi, kata Theo, membentuk tim negoisasi secara resmi. Dengan begitu bisa melakukan negoisasi dengan para pihak melalui jalur resmi.

“Paling penting menurut saya adalah saudara Egianus Kogeya dan TPNPB OPM menunjukkan tim negosiasi yang mereka percaya. Tunjuk kepada siapa, apakah perorang atau secara lembaga bisa disampaikan. Sehingga aspirasi mereka bisa diperjuangkan melalui lembaga atau orang-orang yang ditunjuk oleh TPNPB itu kepada pemerintah pusat dan pemerintah Selandia Baru,” kata Hesegem.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah Selandia Baru dan pemerintah Indonesia mau membuka ruang perundingan dengan TPNPB OPM untuk mendengar dan menjawab aspirasi atau tuntutannya.

Baca Juga:  Menolong Perjuangan Hak Orang Papua, Pilot Philip Mehrtens Harus Dibebaskan!

“Perlu juga diketahui oleh kita semua bahwa sebuah perjuangan tanpa negosiasi dengan bertatap muka dengan pihak-pihak yang bertikai, masalah tidak pernah akan berakhir, justru perjuangan akan memakan waktu dan korban jiwa dari berbagai pihak. Oleh karena itulah langkah negosiasinya harus dilakukan,” ujar Theo.

Sebelumnya, dalam video pengakuan pilot Phillips Mark Mehrtens pada tangal 24 April 2023, mengungkapkan situasi yang dialaminya selama disandera kelompok Egianus Kogeya di rimba Ndugama.

Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu menyatakan, militer Indonesia melakukan pengeboman melalui udara di berbagai area yang membahayakan nyawanya dan ribuan masyarakat sipil di kabupaten Nduga.

“Indonesia lepas bom di daerah sini. Jadi, tidak usah, kalau lepas bom itu bahaya untuk saya dan orang-orang di sini,” kata captain Phillips.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Korbankan Hak Warga Konya Selamat dari...

0
“Penegasan ini disampaikan berdasarkan ketentuan bahwa kawasan resapan air dilarang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perubahan lingkungan fisik alami ruang untuk kawasan resapan air dan penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air sebagaimana diatur pada Bagian V tentang pengaturan zonasi angka 2 Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 1 tahun 2014,” ujar Gobay.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.